Page 256 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 256
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah mempersiapkan
berbagai hal termasuk mengantisipasi perkembangan internasional
sebagai dampak penarikan diri Indonesia secara sepihak dari
perjanjian KMB. Dalam mengantisipasi hal itu pemerintah
membentuk sebuah panitia penampungan masalah yang diberi
nama Panitya Negara Penasehat Penjelesaian Pembatalan K.M.B.
Panitia ini bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah
dalam hal penyelesaian akibat-akibat yang ditimbulkan oleh
pembatalan perjanjian-perjanjian KMB seluruhnya. Panitia ini
terdiri dari kalangan pemerintah dan DPR. 288
Setelah diuji dalam perdebatan-perdebatan di DPR akhirnya RUU
ini mendapatkan persetujuan dari DPR pada tanggal 21 April 1956 dan
kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.
DPR terus mengawal proses pelaksanaan undang-undang
pembatalan KMB dan antisipasi yang dilakukan pemerintah terhadap
dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pembatalan perjanjian yang
mengikat Indonesia dengan bekas negara yang pernah menjajahnya
tersebut. Penekanan dan konsern DPR adalah pada masalah kedaulatan
Indonesia sebagai negara yang merdeka, yang harus tercermin
dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kabinet
Ali Sastroamidjojo. Untuk itu tak lama setelah diundangkannya UU
tentang pembatalan KMB, pada bulan Juni 1956 DPR telah menggelar
rapat kerja yang pertama dengan Kementerian Pertanian guna
membahas masalah program kerja kementerian tersebut berkaitan
dengan pembatalan KMB.
Setelah diuji dalam Dalam rapat yang diadakan Seksi C (Membawahi bidang
perdebatan- Pertanian dan Agraria) DPR dengan Menteri Pertanian dan Jajarannya,
perdebatan di DPR meminta penjelasan langkah-langkah yang akan diambil DPR
DPR akhirnya RUU pasca pembatalan perjanjian KMB, pemerintah Ali Sastroamidjojo
menyatakan sebagai berikut:
ini mendapatkan
persetujuan dari DPR Sektor pertanian rakjat dan perkebunan besar
pada tanggal 21 April harus dilakukan dalam iklim jang baru dan tjara2
jang baru. Untuk ini diperlukan peralatan2 jang
1956 dan kemudian baru, dimana Sdr. Anggota parlemen sebagai
disahkan menjadi badan pembuat Undang2 mendesak untuk meng-
Undang-Undang. lndonesiakan perkebunan2 jang besar itu.
288 Departemen Penerangan. 1956. Keterangan dan Djawaban Pemerintah tentang Program Kabinet
Ali Sastroamidjojo (Kedua) hlm. 122.
dpr.go.id 256
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 256 11/19/19 1:10 PM
