Page 178 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 178
Dr. Fadli Zon, M.Sc
Menurut Bank Dunia, ada empat penyebab ketimpangan di
Indonesia, yaitu (1) ketimpangan peluang, (2) ketimpangan pasar tenaga
kerja, (3) terjadinya konsentrasi kekayaan, dan (4) ketimpangan dalam
menghadapi guncangan. Bobot ketimpangan peluang memang sangat
besar dampaknya bagi ketimpangan ekonomi. Dalam catatan Bank Dunia,
ketimpangan pendapatan sepertiganya disumbang oleh ketimpangan
kesempatan.
Akhir 2016 silam, pemerintah mengklaim jika indeks ketimpangan
mulai menurun, menjadi 0,39, atau turun 4,8 persen dari angka tahun
sebelumnya yang sebesar 0,41. Namun, pada saat yang bersamaan, jumlah
orang miskin hanya turun sebesar 2,02 persen saja, dari dari 28,59 juta
orang miskin pada 2015, menjadi 28,01 juta orang miskin pada 2016.
Besarnya selisih antara penurunan indeks ketimpangan dengan
penurunan jumlah orang miskin itu bisa dibaca sebagai meskipun angka
ketimpangan mulai turun, namun implikasinya terhadap dilusi angka
kemiskinan ternyata kecil. Jika ditelusuri kembali, angka itu bisa jadi turun
sebenarnya bukan karena naiknya standar hidup sebagian masyarakat,
melainkan karena stagnan dan/atau turunnya standar hidup golongan
menengah dan kaya di atasnya, yang akhirnya memperkecil gap yang
sebelumnya menganga.
Soal ketimpangan ekonomi ini tidak bisa diabaikan. Apalagi,
sebagaimana studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya
dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan
konflik dan instabilitas.
Problemnya, pemerintah saat ini justru fokus pada pembangunan
infrastruktur, yang secara fiskal menyedot anggaran, namun tidak punya
implikasi jangka pendek bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini
sebenarnya bisa membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam
melakukan pelayanan sosial. Dan itu sudah terbukti dari kisruh anggaran
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
Apalagi, pembangunan infrastruktur yang diharapkan bisa menyerap
lapangan kerja ternyata dilakukan menggunakan skema turnkey project.
Seperti kasus pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik yang
176 KATA FADLI