Page 178 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 178

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                      Menurut Bank Dunia, ada empat penyebab ketimpangan di
                 Indonesia, yaitu (1) ketimpangan peluang, (2) ketimpangan pasar tenaga
                 kerja, (3) terjadinya konsentrasi kekayaan, dan (4) ketimpangan dalam
                 menghadapi guncangan. Bobot ketimpangan peluang memang sangat
                 besar dampaknya bagi ketimpangan ekonomi. Dalam catatan Bank Dunia,
                 ketimpangan pendapatan sepertiganya disumbang oleh ketimpangan
                 kesempatan.

                      Akhir 2016 silam, pemerintah mengklaim jika indeks ketimpangan
                 mulai menurun, menjadi 0,39, atau turun 4,8 persen dari angka tahun
                 sebelumnya yang sebesar 0,41. Namun, pada saat yang bersamaan, jumlah
                 orang miskin hanya turun sebesar 2,02 persen saja, dari dari 28,59 juta
                 orang miskin pada 2015, menjadi 28,01 juta orang miskin pada 2016.
                      Besarnya selisih antara penurunan indeks ketimpangan dengan
                 penurunan jumlah orang miskin itu bisa dibaca sebagai meskipun angka
                 ketimpangan mulai turun, namun implikasinya terhadap dilusi angka
                 kemiskinan ternyata kecil. Jika ditelusuri kembali, angka itu bisa jadi turun
                 sebenarnya bukan karena naiknya standar hidup sebagian masyarakat,
                 melainkan  karena  stagnan  dan/atau  turunnya  standar  hidup  golongan
                 menengah dan kaya di atasnya, yang akhirnya memperkecil gap yang
                 sebelumnya menganga.
                      Soal ketimpangan ekonomi ini tidak bisa diabaikan. Apalagi,
                 sebagaimana studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya
                 dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan
                 konflik dan instabilitas.

                      Problemnya, pemerintah saat ini justru fokus pada pembangunan
                 infrastruktur, yang secara fiskal menyedot anggaran, namun tidak punya
                 implikasi jangka pendek bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini
                 sebenarnya bisa membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam
                 melakukan pelayanan sosial. Dan itu sudah terbukti dari kisruh anggaran
                 BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
                      Apalagi, pembangunan infrastruktur yang diharapkan bisa menyerap
                 lapangan kerja ternyata dilakukan menggunakan skema turnkey project.
                 Seperti kasus pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik yang





                176 KATA FADLI
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183