Page 180 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

(2)

PEMERINTAH HARUS PATUHI
PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT REKLAMASI

ERNYATAAN Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa
pemerintah pusat akan mengambil-alih proyek reklamasi di
pantai utara Jakarta menurut saya perlu dikritik. Sekali lagi
pemerintah terlihat tidak punya itikad baik untuk melakukan
Ppenegakkan hukum terhadap kasus reklamasi teluk Jakarta.
Tahun lalu, April 2016, pemerintah mengatakan bahwa kewenangan terkait
reklamasi ada di tangannya, namun untuk DKI katanya diberi kekhususan,
di mana wewenang dipegang oleh gubernur. Kini, sesudah Saudara Basuki
dipastikan kalah dalam Pilkada, pernyataan mereka berubah.
Artinya, pernyataan-pernyataan tadi sebenarnya tidak dilontarkan
pemerintah dalam rangka menjalankan dan menegakkan norma hukum,
tapi sekadar mencari-cari celah untuk membela kepentingan para
pengembang reklamasi.

Tahun lalu, karena gubernurnya kebetulan ngotot membela
reklamasi, kewenangan itu dengan berbagai dalih dikatakan sebagai
dimiliki Gubernur DKI, meski dasar hukumnya sebenarnya telah direvisi
oleh aturan dan undang-undang yang lebih baru. Kini, karena gubernur
yang naik kebetulan menolak reklamasi, pernyataan itu tiba-tiba dianulir
kembali.
Pemerintah seharusnya memperhatikan dan mematuhi keputusan
PTUN Jakarta pada Maret 2017 lalu yang telah mengabulkan gugatan
warga, nelayan, dan penggiat lingkungan terkait penghentian reklamasi.
Lakukan penegakkan hukum atas putusan pengadilan tersebut, dan bukan
malah mementahkannya.
Sebenanya tidak ada yang keliru dengan pengambil-alihan oleh
pusat ini. Sesuai peraturan perundangan, Gubernur DKI memang tidak
lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin reklamasi. Apalagi,

178 KATA FADLI