Page 180 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 180

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                                                (2)

                               PEMERINTAH HARUS PATUHI
                    PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT REKLAMASI





                           ERNYATAAN  Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa
                           pemerintah  pusat  akan  mengambil-alih  proyek  reklamasi  di
                           pantai utara Jakarta menurut saya perlu dikritik. Sekali lagi
                           pemerintah terlihat tidak punya itikad baik untuk melakukan
               Ppenegakkan hukum terhadap kasus reklamasi teluk Jakarta.
                 Tahun lalu, April 2016, pemerintah mengatakan bahwa kewenangan terkait
                 reklamasi ada di tangannya, namun untuk DKI katanya diberi kekhususan,
                 di mana wewenang dipegang oleh gubernur. Kini, sesudah Saudara Basuki
                 dipastikan kalah dalam Pilkada, pernyataan mereka berubah.
                      Artinya, pernyataan-pernyataan tadi sebenarnya tidak dilontarkan
                 pemerintah dalam rangka menjalankan dan menegakkan norma hukum,
                 tapi sekadar mencari-cari celah untuk membela kepentingan para
                 pengembang reklamasi.

                      Tahun lalu,  karena  gubernurnya  kebetulan  ngotot membela
                 reklamasi,  kewenangan  itu  dengan  berbagai  dalih  dikatakan  sebagai
                 dimiliki Gubernur DKI, meski dasar hukumnya sebenarnya telah direvisi
                 oleh aturan dan undang-undang yang lebih baru. Kini, karena gubernur
                 yang naik kebetulan menolak reklamasi, pernyataan itu tiba-tiba dianulir
                 kembali.
                      Pemerintah seharusnya memperhatikan dan mematuhi keputusan
                 PTUN Jakarta pada Maret 2017 lalu yang telah mengabulkan gugatan
                 warga, nelayan, dan penggiat lingkungan terkait penghentian reklamasi.
                 Lakukan penegakkan hukum atas putusan pengadilan tersebut, dan bukan
                 malah mementahkannya.
                      Sebenanya tidak ada yang keliru dengan pengambil-alihan oleh
                 pusat ini. Sesuai peraturan perundangan, Gubernur DKI memang tidak
                 lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin reklamasi. Apalagi,




                178 KATA FADLI
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185