Page 304 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

AGRARIA
& PERHUTANAN BAB XIII
SOSIA

(6)

AGAR TAK JADI LADANG KONFLIK,
PERHUTANAN SOSIAL PERLU
DESAIN JELAS

EBAGAI Sebagai Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia) saya tentu saja menyambut baik Program
Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Meskipun yang mendesak untuk diprioritaskan
Soleh Pemerintah sebenarnya adalah janji reforma agraria,
namun melalui program Perhutanan Sosial ini maka petani di sekitar
kawasan hutan jadi memiliki akses pengelolaan dan pemanfaatan hutan
secara legal. Kita tentu berharap hal ini akan berdampak pada peningkatan
kesejahteraan petani.
Hanya saja, agar Perhutanan Sosial ini tidak mendatangkan masalah
di kemudian hari, baik masalah lingkungan, sosial, maupun legal, maka
pelaksanaannya membutuhkan desain program yang matang. Sebab,
Perhutanan Sosial bukanlah bagi-bagi kepemilikan. Potensi konfliknya
bisa lebih rumit.
Pemerintah perlu membuat desain besar, tapi yang sekaligus juga
mudah dilaksanakan. Desain itu akan jadi panduan pelaksanaan program
Perhutanan Sosial, sekaligus sebagai alat deteksi potensi masalah, jika ada
hal-hal yang menyimpang dari desain.
Tanpa desain yang disusun rapi, pemberian akses pengelolaan
kawasan hutan bisa menjadi bencana lingkungan dan ladang konflik
sosial. Apalagi, menurut data, luasan kawasan Perhutanan Sosial yang
akan diberikan akses pengelolaan kepada masyarakat mencapai 12,7 juta
hektare, dengan izin akses yang cukup lama, mencapai 35 tahun.
Jika tidak didesain secara benar dan bijak, bukan tidak mungkin akan
terjadi penambahan kerusakan lingkungan kawasan hutan. Dan lamanya
durasi pemberian izin pengelolaan juga bukannya tanpa masalah. Jika tak

CATATAN-CATATAN KRITIS 313
DARI SENAYAN