Page 335 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

GERINDRA
& EKONOMI BAB XV
KERAKYATAN

(1)

PASAL 33 ADALAH
IDEOLOGI EKONOMI INDONESIA

EMBURUKNYA perekonomian negara, yang ditandai oleh
tiga kali direvisinya angka pemotongan anggaran oleh
pemerintah sejak Mei lalu, perlu kita kritik. Pesan ini
saya sampaikan pada acara peluncuran buku “Pemikiran
MEkonomi Kerakyatan Mohammad Hatta: Jalan Politik
Kemakmuran Indonesia”, di Ballroom University Club (UC) Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat, 12 Agustus 2016. Buku tersebut diolah
dari disertasi saya di Universitas Indonesia. Buku itu sengaja diluncurkan
tepat pada peringatan hari lahir Mohammad Hatta.
Saya katakan, dalam mengemukakan programnya pemerintah selalu
mengutarakan optimisme, tapi ternyata optimismenya tidak didukung oleh
perhitungan ekonomi yang matang. Mulai dari target penerimaan pajak
yang meleset hingga Rp234 triliun pada 2015, defisit anggaran semester
pertama 2016 yang sudah mencapai 73% dari target APBN-P, hingga target
penerimaan tax amnesty yang kurang dari satu persen meskipun sudah
satu bulan dirilis, semua itu, berawal dari perhitungan anggaran yang
tidak matang.
Itu sebabnya, di tengah kesulitan ekonomi yang sedang terjadi,
ada baiknya jika kita menengok kembali pemikiran Mohammad Hatta,
Proklamator yang kebetulan merupakan ekonom itu. Jalan keluar yang
dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi
tidak boleh keluar dari rel yang telah digariskan oleh konstitusi.
Hatta mewariskan kepada kita Pasal 33 UUD 1945. Melalui pasal
itu konstitusi kita sebenarnya telah merumuskan dan memerintahkan
pelaksanaan sebuah sistem ekonomi tertentu, di mana kita tidak memiliki
kebebasan untuk mengubahnya sekehendak hati.
Sistem ekonomi, atau politik perekonomian, adalah cara bagaimana

CATATAN-CATATAN KRITIS 349
DARI SENAYAN