Page 332 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pada tanggal 24 Agustus
2018, di mana ia menyatakan kalau dalam Pilpres tahun 2019 Joko Widodo
kembali menang, ia memastikan kalau dana desa akan kembali dinaikkan.
Seolah, kenaikan dana desa dari sebelumnya Rp60 triliun dalam APBN
2018, menjadi Rp73 triliun dalam APBN 2019, merupakan komitmen pribadi
Presiden Joko Widodo. Ini juga menyesatkan publik.

Selain menumpang kampanye pada acara resmi, dua pernyataan
menteri tahun lalu itu memang menunjukkan adanya upaya dini untuk
menggunakan dana desa sebagai bahan kampanye bagi petahana dalam
Pilpres 2019. Padahal, seperti yang telah disebutkan, keberadaan dana
desa dalam APBN merupakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa. Pos
itu akan selalu ada, karena itu merupakan perintah undang-undang. Jadi,
peringatan Saudara Fahri Hamzah, bahwa pencairan dana desa yang
dilakukan menjelang Pemilu harus diwaspadai, memang perlu diperhatikan.
Kita harus mengingatkan publik, terutama para pamong desa,
bahwa dana desa akan terus ada dalam APBN, siapapun presidennya.
Bahkan, publik perlu diingatkan, sebelum Pilpres 2014 dulu, Prabowo
secara rasional pernah mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1 miliar
tiap desa. Angka itu dulu dikeluarkan dengan perhitungan yang matang.
Sebagai respon atas kampanye Prabowo, Capres Joko Widodo waktu itu
kemudian membalasnya dengan mengkampanyekan Dana Desa sebesar
Rp1,5 miliar per desa jika dia berkuasa.
Dalam realisasinya, pemerintah Joko Widodo tak pernah bisa
memenuhi janjinya. Pada 2015 pemerintah hanya bisa memberikan
Dana Desa sebesar rata-rata Rp300-400 juta per desa. Pada tahun 2018,
pemerintah juga hanya bisa memberikan Dana Desa rata-rata Rp800 juta
per desa. Tahun 2019 ini, dengan anggaran Rp73 triliun, tiap desa rata-
rata hanya mendapatkan Rp900 juta. Jadi, di tahun terakhir kekuasaannya,
Presiden Joko Widodo tetap gagal merealisasikan besaran dana desa
yang pernah dijanjikannya. Ini harus dicatat oleh masyarakat, terutama
masyarakat desa.

Belajar dari penggunaan dana desa dalam empat tahun terakhir, yang
mestinya kita soroti, dan ini juga mendapatkan perhatian dari kami, tim
Prabowo-Sandi, adalah isu optimalisasi pemanfaatan dana desa. Apalagi,

344 KATA FADLI