Page 327 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

PANGAN &
PEMBANGUNAN BAB XIV
PERTANIAN

(9)

DATA PANGAN TAK JELAS,
KITA PERLU AMNESTI DATA

I Hari Pangan Sedunia, yang diperingati tiap tanggal 16
Oktober, saya kembali ingin mengingatkan pentingnya
kebijakan data amnesty sebagai salah satu syarat untuk
mencapai kedaulatan pangan. Tanpa ada konsolidasi data,
Dkita tak akan bisa merumuskan kebijakan pangan yang benar.
Masalah data ini sangat penting, karena menjadi syarat kita bisa
merumuskan kebijakan yang benar. Apalagi, kita tidak pernah sinkron
jika bicara mengenai data. Soal kemiskinan, misalnya. Menurut data BPJS
Kesehatan, saat ini jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebanyak 196,4 juta jiwa di mana 92,2 juta jiwa
di antaranya merupakan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Menurut Pasal
14 UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PBI adalah
peserta jaminan kesehatan yang tergolong sebagai fakir miskin dan orang
tidak mampu. Karena fakir dan tidak mampu, maka undang-undang
mengamanatkan agar iurannya dibayari oleh Pemerintah melalui APBN.
Sejalan ketentuan, jumlah fakir miskin yang menjadi PBI ditetapkan
oleh Pemerintah. Aturan teknisnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.
101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Sejak 2017,
supaya penetapan PBI tepat sasaran, BPJS dan Kementerian Sosial telah
melakukan sinkronisasi data jumlah penduduk miskin. Datanya lengkap,
by name dan by address.
Pertanyaannya, jika pemerintah mengalokasikan PBI bagi 92,2 juta
orang, kenapa di sisi lain pemerintah mengklaim jumlah orang miskin kita
hanya 25,9 juta orang? Ini kan perlu sinkronisasi. Jangan sampai terjadi kita
merumuskan anggaran penanggulangan kemiskinan, maka jumlah orang
miskinnya kita besar-besarkan, namun jika bicara statistik kemiskinan,
jumlahnya kita kecil-kecilkan. Karena itu kita butuh ‘data amnesty’. Data

CATATAN-CATATAN KRITIS 339
DARI SENAYAN