Page 328 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 328
Dr. Fadli Zon, M.Sc
kita kacau dan berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya.
Ketidaksinkronan data juga banyak terjadi di sektor pertanian. Pada
Januari lalu, misalnya, Kementerian Pertanian menyebutkan produksi
beras kita surplus, tapi Kementerian Perdagangan menyatakan kita perlu
impor beras. Ini kan tidak nyambung datanya. Surplus, tapi kok impor?
Jika datanya saja tak akurat, bagaimana mungkin kita bisa
merumuskan kebijakan publik yang tepat? Itu mustahil bisa dilakukan.
Pemerintah seharusnya merasa dirugikan oleh silang sengkarut
data tersebut, karena bisa dipastikan semua kebijakan pemerintah jadi
tak efektif. Itu sebabnya untuk memperbaiki data demi agenda kedaulatan
pangan, HKTI mengusulkan perlu diadakan kebijakan semacam
pengampunan data, atau data amnesty.
Kebijakan ini mirip kebijakan amnesti pajak sebenarnya. Karena
penggunaan data berimplikasi hukum tertentu, sebab akan menjadi dasar
bagi kebijakan publik, maka kebijakan amnesti data ini perlu diatur.
Semua manipulasi, rekayasa, dan ketidak-akuratan data yang ada
selama ini kita revisi. Semuanya diputihkan. Selanjutnya, BPS harus diberi
otoritas, kebebasan, dan perlindungan untuk mengumpulkan data yang
benar dibantu berbagai lembaga dan kementerian. Sesudah kita punya
data baru, siapapun yang melakukan manipulasi data ke depannya harus
dihukum berat.
Menurut saya, amnesti data ini merupakan kunci penting untuk
memperbaiki kebijakan di sektor pangan dan pertanian. Tanpa ada amnesti
data, maka kebijakan pangan nasional gampang sekali dimanipulasi. Itu
sebabnya, di Hari Pangan Sedunia ini, sebagai Ketua Umum HKTI saya ingin
mengajak pemerintah untuk menyambut gagasan tentang pentingnya
‘data amnesty’ untuk memperbaiki kebijakan pangan kita.
Selamat Hari Pangan Sedunia.
Jenewa, Swiss, 16 Oktober 2018
340 KATA FADLI
