Page 329 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

PANGAN &
PEMBANGUNAN BAB XIV
PERTANIAN

(10)

SALAH DATA BISA
MEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK
JADI KELIRU

ITA sulit merumuskan kebijakan publik yang benar jika tak
memegang data akurat dalam persoalan-persoalan penting
yang hendak dipecahkan. Itu sebabnya saya mengapresiasi
koreksi BPS (Badan Pusat Statistik) atas data produksi beras
Kyang dimiliki Kementerian Pertanian (Kementan). Koreksi BPS
atas data Kementan itu telah menjawab rumor yang selama ini berkembang
di masyarakat bahwa data pangan yang dimiliki pemerintah selama ini
tidak akurat.
Menurut BPS produksi beras kita 32,42 juta ton, sementara
Kementan mencatat 46,5 juta ton. Selisihnya lebih dari 30 persen. Besar
sekali. Bayangkan potensi penyimpangan kebijakan yang muncul akibat
deviasi yang sangat besar tersebut, pastinya banyak sekali.

Saya ingat, BPS terakhir kali merilis data produksi beras tahun
2015. Sesudahnya mereka absen. Dalam tiga tahun terakhir, data produksi
pangan, terutama beras, rilis datanya dilakukan oleh Kementan. Langkah
pemerintah untuk membenahi data pangan kembali melalui BPS patut
diapresiasi. Namun, sebagaimana telah saya sampaikan pada peringatan
Hari Pangan Sedunia kemarin, status dan mekanisme kerja BPS harus lebih
independen, sehingga datanya lebih berkualitas dan mendekati kenyataan.
Dalam dua tahun terakhir, kami di HKTI sebenarnya terus
menyuarakan perlunya ‘data amnesty’ untuk membenahi koleksi data vital
dalam proses perumusan kebijakan publik, khususnya pangan. Prinsipnya
jelas, jika data tak akurat, bagaimana mungkin kita bisa merumuskan
kebijakan publik yang tepat? Itu mustahil bisa dilakukan.
Selama ini kita kan tak pernah sinkron ketika bicara data. Itu sebabnya
saya setuju data BPS dijadikan rujukan utama dalam proses perumusan

CATATAN-CATATAN KRITIS 341
DARI SENAYAN