Page 331 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

PANGAN &
PEMBANGUNAN BAB XIV
PERTANIAN

(11)

DANA DESA ADALAH PERINTAH UNDANG-
UNDANG, BUKAN PRODUK KEBAIKAN HATI
PRESIDEN JOKOWI

ANA desa merupakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa.
Jadi, siapapun presidennya dana itu akan tetap ada. Secara
teori, besaran Dana Desa tentu saja akan terus meningkat
seiring meningkatnya besaran APBN. Dua hal ini perlu
Ddisampaikan kembali kepada masyarakat, terutama aparat
desa, agar mereka tak menjadi korban penyesatan informasi sekaligus
korban kampanye terselubung oleh pihak yang sedang memerintah. Dana
desa adalah perintah UU, dana dari rakyat kembali ke rakyat, bukan dari
petahana.
Bagaimanapun, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh
petahana dalam Pilpres 2019 memang besar. Mereka bisa menggunakan
berbagai instrumen kebijakan untuk menguntungkan dirinya. Sayangnya,
sebagian potensi penyalahgunaan itu hanya dipagari oleh batas etika
saja, bukan oleh batas hukum. Sehingga, ruang kontrol kitapun menjadi
terbatas. Kita mengajak rakyat untuk berpikir kritis, agar mereka tak
mudah termanipulasi oleh informasi dan framing menyesatkan.
Saya mencatat, tahun lalu saja sekurang-kurangnya ada dua preseden
penyesatan soal dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama,
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sebuah acara yang dihadiri
oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia di Jogja Expo Center (JEC),
25 Juli 2018. Dalam acara tersebut Mendagri menyebut dana desa adalah
program dari pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Dia bukan hanya
menyebut dana desa sebagai inisiatif presiden, bahkan juga menyebutkan
dana desa merupakan bantuan dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan
Mendagri jelas berbau kampanye dan menyesatkan.

Kedua, adalah pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah

CATATAN-CATATAN KRITIS 343
DARI SENAYAN