Page 336 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

suatu negara mengatur perekonomiannya. Sebagai perumus Pasal 33,
Hatta berpandangan bahwa politik perekonomian tidak sepenuhnya
tunduk kepada teori ekonomi, melainkan sebaliknya, teori ekonomilah
yang harus tunduk kepada politik perekonomian.
Kebijakan ekonomi, menurut Hatta, tidak boleh hanya bertumpu
pada teori ekonomi. Bahkan, jika sudah berbicara mengenai kemakmuran
rakyat, teori ekonomi tidak boleh memberikan kata penutup, karena politik
perekonomianlah yang harusnya memberikan keputusan akhir. Itulah
posisi historis sekaligus posisi konstitusional dari Pasal 33 UUD 1945.

Subsidi untuk ekonomi rakyat, misalnya, meskipun dari sudut
pandang teori ekonomi mungkin dianggap tidak efisien, namun dari sudut
pandang politik perekonomian, bisa saja dianggap sebagai keharusan.
Dengan demikian, tanpa memahami bagaimana seharusnya kedudukan
teori ekonomi di hadapan politik perekonomian, kita bisa terjebak pada
jalan perekonomian yang keliru, menjauhi jalan politik kemakmuran yang
telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa.
Sayangnya, para teknokrat ekonomi kita selama ini telah
mendudukkan politik perekonomian dalam posisi inferior terhadap
teori ekonomi. Itu sebabnya kebijakan ekonomi pemerintah seringkali
mengabaikan perintah konstitusi. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 adalah
landasan yuridis dan konstitusional dari sistem ekonomi Indonesia. Itu
adalah ideologi ekonomi Indonesia.
Meminjam Joseph Stiglitz, buku teks ekonomi hanya bagus untuk
bahan mengajar, tapi tidak untuk merumuskan kebijakan ekonomi sebuah
negara. Di tengah kesulitan ekonomi saat ini, para teknokrat pemerintahan
Joko Widodo mestinya memperhatikan hal itu.

Yogyakarta, 12 Agustus 2016

350 KATA FADLI