Page 377 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 377

PANCASILA  BAB XVII
                                                                     & KEBANGSAAN




                                                 (1)

                               PANCASILA ITU KE-KITA-AN,
                                     BUKAN KE-SAYA-AN


               P           EMBENTUKAN  Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi


                           Pancasila (UKP-PIP) melalui Perpres No. 54/2017 oleh Presiden
                           Joko Widodo, yang sebagian personalianya telah dilantik di
                           Istana Negara pada hari Rabu, 7 Juni 2017, menurut saya perlu
                           diapresiasi sekaligus juga diberi catatan kritis.
                      Sesudah Reformasi, Pancasila memang agak diabaikan dan sejumlah
                 hal yang berkaitan dengannya sempat mendapat stigma buruk. Itu terjadi
                 karena saat itu publik mengidentikkan Pancasila dengan Orde Baru.
                 Persepsi itu tentu saja keliru, karena Pancasila adalah dasar negara, bukan
                 produk rezim yang saat itu berkuasa. Jadi, pembentukkan unit kerja
                 kepresidenan ini perlu disambut positif. Pemerintah bisa dianggap telah
                 menaruh perhatian serius terhadap keberadaan dasar negara, dan itu
                 bagus.
                      Namun, saya punya dua catatan atas pembentukan lembaga baru
                 ini, satu soal substansi, dan kedua soal kelembagaan. Pertama, dari sisi
                 substansi, belajar dari pengalaman masa lalu, jangan sampai lembaga
                 baru  ini  terjebak  memunculkan  lagi  tafsir  tunggal  atau  tafsir  resmi
                 versi penguasa mengenai Pancasila. Itu tidak produktif dan berbahaya,
                 karena semua penafsiran yang berbeda dengan penguasa nantinya bisa
                 distigmatisasi sebagai tindakan melawan pemerintah. Kita tidak ingin
                 mengulangi hal itu lagi.
                      Kita  harus  bijak  memahami  bahwa  maraknya  berbagai  aksi
                 belakangan ini bisa jadi tak berangkat dari tergerusnya komitmen
                 masyarakat terhadap Pancasila, tetapi karena disebabkan hal lain. Apakah
                 karena faktor lemahnya penegakkan hukum, hukum yang tebang pilih,
                 ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, atau hal-hal sejenisnya.
                      Sehingga, terapi untuk mengatasi persoalan kita hari ini tak bisa
                 hanya dengan indoktrinasi dan produksi jargon. Jangan sampai pemerintah




                                                                  CATATAN-CATATAN KRITIS  395
                                                                         DARI SENAYAN
   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382