Page 378 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

melemparkan kesalahan dan kekurangan yang sebenarnya merupakan
tanggung jawabnya sendiri sebagai seolah kesalahan atau kekurangan dari
masyarakat. Jika pemerintah gagal menciptakan keadilan, misalnya, maka
jangan salahkan masyarakat yang gelisah sebagai tidak Pancasilais. Kita
tak ingin itu terjadi.
Kedua, dari sisi kelembagaan. Saya masih bertanya-tanya, apakah
perlu kita menciptakan lembaga baru, apalagi yang setingkat kementerian,
jika urusannya hanya membantu Presiden untuk melakukan koordinasi
terkait ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yang fungsi
tersebut sebenarnya telah ada dalam berbagai lembaga negara lainnya,
terutama kementerian?! Jangan lupa, di Kementerian Dalam Negeri, di
bawah Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ada yang namanya
Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, yang di
bawahnya ada Subdit Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
Jika memang perlu tambahan tenaga, secara teknis Presiden
sebenarnya telah punya Kantor Staf Presiden (KSP). Fungsi organisasi
baru ini sebenarnya bisa dimasukan ke KSP dengan merevisi fungsi dan
kewenangannya, sehingga tak perlu lagi mengadakan organisasi dan
kesekretariatan baru. Pemerintah terkesan tak konsisten dengan isu
penghematan anggaran yang sering didengungkannya sendiri.
Atau, kalau soal Pancasila ini memang benar-benar dianggap penting
oleh pemerintah, lembaga yang menanganinya seharusnya bukanlah
sebuah lembaga internal rumah tangga kepresidenan yang hanya dibentuk
dengan Perpres. Sebagai catatan, dulu BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan
Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dibentuk
dengan Tap MPR, yang posisinya lebih tinggi daripada undang-undang.
Secara umum saya berharap agar munculnya lembaga baru ini
dan semua kampanye tentang Pancasila yang heboh kemarin itu bukan
karena pemerintah sedang ‘puber Pancasila’ saja. Pancasila adalah tentang
‘kekitaan’, bukan tentang ‘ke-saya-an’. Dia adalah alat pemersatu, bukan
alat segregasi untuk menggebuk lawan-lawan politik. Ini yang akan diawasi
oleh DPR dan juga harus dikritisi oleh masyarakat.

Jakarta, 8 Juni 2017

396 KATA FADLI