Page 379 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

PANCASILA BAB XVII
& KEBANGSAAN

(2)

PERPRES TENTANG GAJI
PEJABAT BPIP LUKAI MASYARAKAT

ERBITNYA Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2018 mengenai
besaran gaji yang diterima para pejabat Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila (BPIP) memang pantas untuk dikritisi. Tidak
sepantasnya sebuah lembaga non-struktural seperti BPIP
Tdiberi standar gaji mirip BUMN, yang melebihi standar gaji di
lembaga-lembaga tinggi kenegaraan.
Perpres itu menunjukkan betapa borosnya pihak Istana dalam
mengelola anggaran, sekaligus membuktikan inkonsistensi mereka
terhadap agenda reformasi birokrasi yang selama ini selalu didengung-
dengungkan. Di tengah keprihatinan perekonomian nasional, pemerintah
malah menghambur-hamburkan anggaran untuk sebuah lembaga ad hoc.
Dalam catatan saya, setidaknya ada empat cacat serius yang
terkandung dalam Perpres tersebut. Pertama, dari sisi logika manajemen.
Di lembaga manapun, baik di pemerintahan maupun swasta, gaji direksi
atau eksekutif itu pasti selalu lebih besar daripada gaji komisaris, meskipun
komisaris adalah wakil pemegang saham. Beban kerja terbesar memang
adanya di direksi atau eksekutif. Nah, struktur gaji di BPIP ini menurut
saya aneh. Bagaimana bisa gaji ketua dewan pengarahnya lebih besar dari
gaji kepala badannya sendiri? Dari mana modelnya?!
Dewan pengarah, sesuai dengan namanya, seharusnya lebih berupa
anggota kehormatan, atau orang-orang yang dipinjam wibawanya saja.
Jadi, mereka seharusnya tak punya fungsi eksekutif sama sekali. Aneh
sekali jika mereka kemudian digaji lebih besar daripada pejabat eksekutif
BPIP. Lebih aneh lagi jika mereka semua tidak memberikan penolakan atas
struktur gaji yang aneh ini!
Kedua, dari sisi etis. Lembaga ini bukan BUMN atau bank sentral yang
bisa menghasilkan laba, sehingga gaji pengurusnya pantas dipatok ratusan

CATATAN-CATATAN KRITIS 397
DARI SENAYAN