Page 384 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

(4)

LEMBAGA BPIP
SEBAIKNYA DITINJAU KEMBALI

P OLEMIK tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

disukai atau tidak telah meruntuhkan sebagian wibawa
lembaga tersebut. Itu sebabnya pemerintah seharusnya
meninjau kembali keberadaan dan kelembagaan BPIP jika
hendak meneruskan agenda pembudayaan Pancasila.
Sebagaimana catatan yang saya sampaikan kemarin atas Perpres
No. 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan,
Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),
pemerintah seharusnya peka terhadap kritik dan ketersinggungan
masyarakat. Publik bertanya, bagaimana bisa hak keuangan ketua dan
anggota dewan pengarah lebih besar dari ketua badan dan para deputinya?
Siapa sebenarnya yang menjadi eksekutif dan figur sentral di lembaga
tersebut? Itu model manajemen kelembagaan dari mana?
Sayangnya, persoalan tersebut tak ditanggapi secara memadai oleh
pemerintah. Pembelaan dan klarifikasi yang dilakukan anggota Dewan
Pengarah BPIP juga terkesan defensif, bahkan malah menyerang para
pengkritik. Sehingga, suka atau tidak suka, kini sebagian wibawa BPIP pun
ikut terkikis. Tidak akan efektif jika hendak diteruskan. Presiden perlu
mengevaluasi kembali kelembagaan dan administrasi lembaga tersebut
jika hendak meneruskan agenda pembudayaan Pancasila.
Mundurnya Saudara Yudi Latif sebagai Ketua BPIP kemarin saya kira
juga akan berpengaruh terhadap persepsi publik atas lembaga tersebut.
Langkah Yudi untuk mundur adalah sebuah tindakan keteladanan. Apalagi,
dalam catatan saya, sejauh ini Yudi mungkin adalah satu-satunya orang
yang bisa menjaga fatsoen. Sebagai kepala, ia konsisten hanya mau berbicara
mengenai Pancasila, tak ikut sibuk menjadi juru bicara pemerintah.
Sikap profesional Yudi itu penting ditiru. Sebab, meskipun dibentuk
oleh Presiden, dan menginduk di lingkungan sekretariat kabinet, para

402 KATA FADLI