Page 385 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

PANCASILA BAB XVII
& KEBANGSAAN

punggawa UKP-PIP, atau yang kini telah menjadi BPIP, seharusnya
menyadari bahwa Pancasila adalah instrumen kebangsaan dan bukannya
instrumen kekuasaan pemerintah. Itu sebabnya mereka secara profesional
harus bisa menjaga diri dan jarak terhadap pemerintahan yang sedang
berkuasa, agar lembaga BPIP tidak dikesankan hanya menjadi alat
penampung bagi bekas tim sukses dan para pendukung pemerintah,
seperti lembaga yang dibentuk Presiden lainnya.
Yudi saya kira berhasil melewati ujian itu dengan baik. Sayangnya,
koleganya yang lain tidak demikian. Dan itu tidak bagus bagi kampanye
pembudayaan Pancasila ke depannya.
Kita perlu banyak belajar dari masa lalu. Jangan sampai cara
pemerintah mengelola dan melembagakan wacana Pancasila malah
merugikan proses pengakaran Pancasila itu sendiri. Bukan zamannya
lagi pembudayaan Pancasila dilakukan secara top-down, menjadikan
masyarakat sebagai obyek untuk ‘di-Pancasila-kan’.
Jikapun lembaga semacam BPIP perlu ada, maka fungsinya
seharusnya bersifat internal saja, yaitu untuk membantu Presiden dalam
menjaga dan mengevaluasi agenda pemerintah, apakah sudah sesuai
dengan Pancasila atau belum. Dengan begitu BPIP tidak akan mengulang
kembali kesalahan BP-7, yang ingin mem-Pancasila-kan masyarakat seolah
pemerintah adalah pihak yang paling tahu, paling sahih, dan menjadi
pemilik kebenaran tunggal atas tafsir Pancasila.
Jadi, mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala BPIP, serta kian meluasnya
pandangan negatif akibat isu hak keuangan BPIP yang dinilai memboroskan
anggaran, seharusnya sudah cukup dijadikan bahan oleh Presiden untuk
meninjau kembali keberadaan lembaga tersebut.

Atau, jika Presiden benar-benar punya komitmen untuk
pembudayaan dan pengakaran Pancasila dan tidak hendak mengkooptasi
agenda tersebut, maka lembaga semacam BPIP perlu dibentuk oleh
undang-undang, agar posisinya kuat dan tidak tergantung kepada
rezim yang berkuasa. Itu artinya Presiden perlu melibatkan DPR dan
pemangku kepentingan yang lebih luas untuk membahas, merancang, dan
mendefinisikan kembali lembaga semacam itu.

Jakarta, 9 Juni 2018

CATATAN-CATATAN KRITIS 403
DARI SENAYAN