Page 380 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

juta. Ini adalah lembaga non-struktural, kerjanya ad hoc, tapi kenapa kok
standar gajinya bisa setinggi langit begitu? Coba Anda bayangkan, gaji
presiden, wakil presiden, menteri, dan pimpinan lembaga tinggi negara
yang tanggung jawabnya lebih besar saja tidak sebesar itu.
Ketiga, dari sisi anggaran dan reformasi birokrasi. Presiden Joko
Widodo selalu bicara mengenai pentingnya efisiensi anggaran dan
reformasi birokrasi. Itu sebabnya, dalam kurun 2014-2017, ada 23 lembaga
non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi yang telah dibubarkan
pemerintah, mulai dari Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional,
Badan Benih Nasional, hingga Badan Pengendalian Bimbingan Massal
(Bimas). Tapi, pada saat bersamaan, Presiden justru malah terus menambah
lembaga non-struktural baru.
Sejak 2014 hingga kini, melalui berbagai Perpres, dalam catatan
saya Presiden setidaknya telah meneken 9 lembaga non-struktural
baru, seperti Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Komite Ekonomi Industri
Nasional (KEIN), hingga BPIP ini. Jumlahnya memang hanya 9, tapi Anda
bisa menghitung betapa mahalnya ongkos operasional lembaga-lembaga
non-struktural baru yang dibikin Presiden Joko Widodo jika standar gaji
pegawainya dibikin tak masuk akal begitu.
Dan keempat, dari sisi tata kelembagaan. Kecenderungan Presiden
untuk membuat lembaga baru setingkat kementerian seharusnya distop,
karena bisa overlap dan menimbulkan bentrokan dengan lembaga-
lembaga yang telah ada.

Dalam wacana mengenai penghidupan kembali Komando Operasi
Gabungan (Koopsgab) TNI untuk menangani terorisme, misalnya,
bukankah aneh jika Kepala KSP sangat dominan dalam mewacanakan hal-
hal semacam itu, padahal itu adalah wilayah pertahanan dan keamanan
di mana kita sudah punya Menteri Pertahanan dan juga Menko Polhukam
di situ? Mungkin karena yang bersangkutan merasa setingkat menteri,
sehingga tak menyadari jika pernyataan-pernyataannya sudah offside
terlalu jauh.
Jadi, menurut saya, Perpres No. 42/2018 seharusnya ditinjau
kembali. Jangan sampai cara pemerintah mendesain kelembagaan

398 KATA FADLI