Page 459 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

mengancam lembaga demokrasi. Itu sebabnya Partai Gerindra menolak
Perppu ini yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, Perppu itu jangan
hanya dilihat vis a vis ormas yang dianggap anti Pancasila, namun harus
dilihat bahwa Perppu tersebut memberi pemerintah kewenangan sepihak
untuk membubarkan organi-sasi-organisasi yang tak sehaluan dengannya
tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu.

Demokrasi itu dilindungi konstitusi dan hukum, serta bekerja
melalui instrumen hukum, jadi tak bisa proses hukum digergaji hanya demi
kepentingan rezim yang berkuasa.

Kedua, dalam bidang politik. Dalam tiga tahun terakhir kita juga juga
kembali menyaksikan adanya praktik pecah-belah terhadap partai politik,
hal yang dulu kita ingat hanya terjadi di masa Orde Baru. Kubu yang tidak
pro terhadap pemerintah tidak diakui keabsahannya meskipun mereka,
misalnya, menang di pengadilan. Ini bentuk kemunduran politik.
Ketiga, dalam bidang hukum. Saya menilai bahwa pemerintah
ini sering sekali membolak-balikan opini hukum demi untuk membela
kepentingannya sendiri. Coba saja lihat kasus reklamasi Teluk Jakarta.
Tahun lalu, demi melegitimasi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang pro
terhadap reklamasi, pemerintah menyatakan bahwa kewenangan reklamasi
Pantai Utara Jakarta telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Jadi, orang tak boleh memprotes kewenangan Gubernur Basuki
terkait reklamasi.
Nah, sekarang, begitu gubernurnya ganti dan mengusung agenda
menghentikan reklamasi, pendapat pemerintah pusat berubah lagi, yaitu
meminta agar gubernur baru tunduk kepada keputusan pemerintah pusat
yang telah memutuskan untuk melanjutkan reklamasi. Ini mempermainkan
hukum dan akal sehat.
Inkonsistensi dalam penegakkan hukum juga bisa kita lihat dalam
kebijakan pertambangan dan renegosiasi kontrak karya yang berubah-
ubah hanya demi menyenangkan kepentingan investor. Hukum dijadikan
permainan, bukan ditegakkan.
Keempat, dalam bidang ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang
diklaim oleh pemerintah bisa jadi trigger untuk menggerakkan ekonomi,

486 KATA FADLI