Page 465 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

(5)

HUKUM SEMAKIN JADI
ALAT KEKUASAAN

S AYA menilai hukum kini semakin menjadi alat kekuasaan,

sehingga akhirnya gagal memenuhi tuntutan keadilan. Ini
merupakan kesimpulan saya atas Catatan Akhir Tahun 2017 di
bidang Hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini
tercantum jelas pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ingat, ini adalah pasal
pertama konstitusi kita. Jadi, penegasan bahwa Indonesia adalah negara
hukum (rechtstaat), disebut di bagian paling awal konstitusi, sesudah
konstitusi kita menegaskan soal bentuk negara dan pentingnya kedaulatan
rakyat. Ini menunjukkan desain konstitusi kita tak menghendaki Indonesia
menjadi negara kekuasaan. Kehidupan berbangsa dan bernegara harus
berdasarkan hukum.
Sayangnya, sepanjang 2017 saya memperhatikan negara kita justru
makin bergerak ke arah negara kekuasaan. Pemerintah telah menjadikan
hukum sebagai instrumen kekuasaan, bukan instrumen menegakkan
keadilan. Berbagai survei tentang kinerja pemerintahan Jokowi, misalnya,
selalu menempatkan hukum, selain ekonomi, sebagai sumber utama
ketidakpuasan masyarakat.
Bahaya sekali jika hukum dijadikan alat kekuasaan, karena hal ini
akan menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat. Pemerintah
seharusnya menyadari jika keadilan hukum merupakan salah satu alat
untuk menciptakan stabilitas dan kohesi sosial. Itu sebabnya pemerintah
tak boleh melakukan politisasi hukum. Adanya standar ganda dalam bidang
penegakkan hukum bisa mengancam kohesi sosial dan melonggarkan
tenun kebangsaan.
Tapi kita bisa menyaksikan, batas api (fire line) itu telah banyak
dilanggar oleh pemerintah sepanjang tahun ini. Di satu sisi, kita melihat

492 KATA FADLI