Page 466 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 466

CATATAN
                                                                        KEGAGALAN  BAB XXI
                                                                           JOKOWI



                 dengan jelas adanya pengistimewaan hukum yang luar biasa terhadap
                 para sekutu pemerintah, dan di sisi lain ada upaya kriminalisasi terhadap
                 lawan-lawan politik pemerintah.
                      Coba lihat kasus Saudara Basuki Tjahaja Purnama. Mulai dari sejak
                 terdakwa, hingga kini menjadi terpidana, dirinya selalu mendapatkan
                 pengistimewaan hukum. Saat yang bersangkutan masih menjadi terdakwa,
                 misalnya, sebenarnya sesuai ketentuan UU No. 23/2014 Pasal 83, seorang
                 kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa di
                 pengadilan harus diberhentikan sementara, tanpa perlu usulan dari DPRD.

                      Tapi kita sudah menyaksikan bagaimana pemerintah, melalui
                 Mendagri, tak pernah mengeksekusi ketentuan ini. Mendagri beralasan
                 jika dia perlu mendengar tuntutan jaksa terlebih dulu, apakah nanti
                 tuntutannya lima tahun, atau kurang dari itu. Jika kurang dari lima tahun,
                 maka Saudara Basuki tak perlu diberhentikan sementara.
                      Padahal, Gubernur Sumut Syamsul Arifin dulu disidangkan perdana
                 tanggal  14  Maret  2011.  Pada  21  Maret  2011  Keppres  pemberhentian
                 sementaranya sudah diteken Presiden SBY. Begitu juga Gubernur Banten
                 Ratu Atut Chosiyah. Ia disidang perdana 6 Mei 2014, dan pada 12 Mei
                 2014 Keppres pemberhentian sementaranya juga segera diterbitkan
                 Presiden SBY. Atau, coba lihat kasus Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho
                 dulu. Bahkan meskipun yang bersangkutan belum berstatus terdakwa,
                 pemerintah segera memberhentikannya secara sementara pada Agustus
                 2015. Ini adalah bukti jika pemerintah telah mempermainkan hukum,
                 melalui tafsir yang diskriminatif, hanya demi membela kepentingan
                 sekutunya.
                      Lalu lihat kini sesudah Ahok menjadi terpidana. Apakah seorang
                 narapidana boleh ditempatkan di Rutan?

                      Sesuai aturan, karena terbatasnya jumlah Rutan di Indonesia,
                 yang boleh dilakukan sebenarnya hanyalah menjadikan Lapas (Lembaga
                 Pemasyarakatan) sebagai Rutan (Rumah Tahanan), dan bukan sebaliknya.
                 Jika ada kondisi tertentu yang mengharuskan seorang terpidana perlu
                 dipindahkan dari sebuah Lapas, yang bersangkutan hanya bisa dipindahkan
                 dari satu Lapas ke Lapas lainnya, dan bukan dipindah dari Lapas ke Rutan.





                                                                  CATATAN-CATATAN KRITIS  493
                                                                         DARI SENAYAN
   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471