Page 471 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

misalnya, bukanlah ukuran perkembangan ekonomi yang akurat, itu
sebabnya tak pantas didewa-dewakan oleh teknokrat kita. Sebab,
mengingat struktur perekonomian kita, besaran GDP lebih mewakili
‘pertumbuhan ekonomi (orang) asing di Indonesia’, ketimbang mewakili
pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri.
Pembangunan infrastruktur mendesak segera dievaluasi. Selama
ini, bertambahnya utang, melambatnya pertumbuhan, berkurangnya
anggaran subsidi, oleh pemerintah sering dikaitkan dengan pembangunan
infrastruktur. Saya menilai, pembangunan infrastruktur telah dijadikan
dalih atas setiap kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji serta
kewajiban-kewajibannya. Ini tak bagus.
Apalagi, saya baca, sampai 31 November 2017, dari 245 proyek proyek
strategis nasional yang dicanangkan pemerintah, ternyata baru 4 selesai.
Sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi, tahap transaksi, dan
87 bahkan masih tahap persiapan. Jadi, meski klaimnya telah dikebut
pemerintah, kenyataannya progres proyek-proyek itu sangat lambat.
Di sisi lain, klaim tentang pembangunan infrastruktur sebenarnya
perlu dipertanyakan kembali. Pemerintah sering menyatakan anggaran
infrastruktur meningkat tajam jika dibandingkan periode sebelumnya.
Menteri Keuangan, misalnya, pernah merilis pernyataan antara 2015 - 2017
alokasi dana pembangunan infrastruktur dalam APBN meningkat 127%
dibandingkan dengan 2011-2014.
Apakah klaim itu bisa dipertanggungjawabkan? Sebab, saya
baca beberapa kajian, pemerintahan Jokowi ternyata telah melakukan
perubahan definisi anggaran infrastruktur, sehingga klaim-klaim tadi
patut dicurigai tak akurat.

Dalam nomenklatur APBN kita, misalnya, hanya ada 11 klasifikasi
fungsi belanja Pemerintah Pusat, di mana infrastruktur bukan salah satunya.
Sebelum masa pemerintahan Jokowi, yang disebut sebagai anggaran
infrastruktur biasanya adalah belanja modal yang dapat dikategorikan
belanja fisik. Namun, di era pemerintahan Jokowi, perkiraan alokasi Dana
Transfer Umum (DTU) dan sebagian besar alokasi belanja barang juga
dianggap sebagai belanja infrastruktur. Angka dua pos ini kebetulan cukup

498 KATA FADLI