Page 476 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 476

CATATAN
                                                                        KEGAGALAN  BAB XXI
                                                                           JOKOWI



                 mengeluhkan pelarangan penggunaan alat tangkap tertentu, seperti
                 cantrang.
                      Menurut  saya, jika  cantrang dipandang  merusak  ekosistem,
                 pemerintah seharusnya tak boleh berhenti hanya di pelarangan. Itu jadi
                 mematikan usaha nelayan. Seharusnya pemerintah mendorong agar
                 nelayan pemilik cantrang bisa melaut ke perairan yang lebih dalam. Untuk
                 itu, tentu pemerintah perlu memfasilitasi mereka agar bisa memiliki kapal
                 yang lebih besar. Atau, pemerintah seharusnya memfasilitasi penggantian
                 alat tangkap kepada nelayan cantrang, agar mereka bisa tetap melaut di
                 wilayah perairan tradisional. Jadi, jangan matikan usaha nelayan dengan
                 kebijakan sepihak yang dibuat buntu.
                      Saya juga membaca berita bahwa pelarangan penjualan ikan karang
                 di  Anambas,  Kepulauan  Riau,  telah  mematikan  usaha  masyarakat.  Saya
                 setuju dengan alasan-alasan ekologis yang dikemukakan pemerintah.
                 Namun, pemerintah seharusnya memperhatikan masyarakat sebenarnya
                 sudah mulai melakukan budi daya sendiri atas beberapa jenis ikan jauh
                 sebelum aturan pelarangan itu lahir. Jadi, mestinya pemerintah fasilitasi
                 budidaya tersebut, dan bukan main larang tanpa solusi semacam itu.
                      Jangan  sampai  karena  alasan  ekologis,  misalnya,  para  nelayan
                 penangkap lobster, atau rajungan larva, kemudian jadi jatuh miskin.
                 Bagaimana nasib ekonomi para nelayan itu merupakan bagian dari
                 tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini KKP. Pertimbangan mengenai
                 ekologi, kepentingan konsumen, dan kepentingan ekonomi para nelayan,
                 mestinya harus dijaga proporsionalitasnya.

                      Dalam bidang pertanian, sepanjang tahun 2017 pemerintah juga
                 belum bisa menunaikan janji dan targetnya. Sesuai janji kampanye, tahun
                 ini sebenarnya pemerintah menargetkan swasembada Pajale (Padi, Jagung,
                 Kedelai). Namun, sepanjang periode Januari hingga September 2017, kita
                 masih mengimpor beras 198.560 ton. Kita juga masih mengimpor jagung
                 512.075 ton. Belum lagi impor-impor ilegal yang biasanya terjadi. Bahkan,
                 kita masih impor 65% dari total kebutuhan kedelai nasional. Jangankan
                 tercapai, yang terjadi adalah pemerintah kembali merevisi target kerjanya.







                                                                  CATATAN-CATATAN KRITIS  503
                                                                         DARI SENAYAN
   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481