Page 477 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

Masih tetap tingginya angka impor pangan kita tentu saja merupakan
sesuatu yang aneh, karena data Kementerian Pertanian biasanya selalu
menyebutkan terjadinya peningkatan produksi pangan di berbagai jenis
komoditas. Itu artinya data keberhasilan yang diklaim pemerintah memang
masih perlu diperiksa kesahihannya.
Saya juga menilai pemerintah kembali masuk dalam jebakan
ala Revolusi Hijau saat menyusun kebijakan sektor pertanian, karena
kemudian yang dikejar hanyalah target produksi pangan. Pemerintah jadi
mengabaikan banyak hal penting, seperti kesejahteraan petani, misalnya,
serta pentingnya memperhatikan soal kedaulatan.

Lihat saja, untuk meningkatkan produksi jagung, misalnya,
pemerintah bekerja sama dengan Bayer-Monsanto untuk penyediaan
benih. Begitu juga untuk padi. Pada tahun 2017, sekitar 300 ribu ton benih
berasal dari korporasi (60 persen), dan sisanya berasal dari perusahaan
benih BUMN (40 persen). Dengan fakta-fakta ini, jangan heran jika
keuntungan dalam peningkatan produksi pangan kemudian tak lagi
dinikmati oleh petani, melainkan dinikmati oleh korporasi. Pemerintah
seolah tak melihat bahwa kedaulatan piring makan kita seharusnya dimulai
dari kedaulatan benih dan pupuk.
Sepanjang 2017, saya juga belum melihat pemerintah serius
mengerjakan agenda reforma agraria. Padahal, masalah utama petani di
pedesaan adalah ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan
tanah. Ketimpangan justru semakin melebar khususnya dalam tiga dekade
terakhir. Sumber-sumber agraria di pedesaan kini dikuasai oleh korporasi.

Sayangnya, pemerintah kemudian menerjemahkan agenda reforma
agraria sebagai agenda bagi-bagi sertifikat tanah. Padahal, bagi mereka
yang belajar kajian agraria, tahapan awal dari reforma agraria adalah
registrasi tanah. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat ketimpangan
pemilikan tanah. Sementara, sertifikasi adalah tahapan paling akhir.
Bukankah menggelikan di satu sisi pemerintah menjanjikan reforma
agraria, namun tanah obyek reforma agrarianya sendiri tidak jelas?!
Lebih ironis lagi, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo
konflik agraria justru meningkat drastis. Selama tiga tahun pemerintahan
Jokowi-JK, menurut data KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), terjadi

504 KATA FADLI