Page 480 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

CATATAN
KEGAGALAN BAB XXI
JOKOWI

sekitar 8 indikator penting yang bisa dan biasa digunakan untuk mengukur
kinerja ekonomi pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat
inflasi, nilai tukar Rupiah, cadangan devisa, defisit anggaran, rasio utang
pemerintah, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.
Jika kita menggunakan target yang ditetapkan oleh pemerintah
sendiri, dari 8 indikator tadi, hampir semuanya tak mencapai target.
Hanya satu indikator saja yang targetnya tercapai, yaitu tingkat inflasi.
Itupun dengan satu catatan penting: inflasi kita rendah bukan karena
keberhasilan pemerintah mengatur perekonomian, melainkan karena
terjadinya pelemahan daya beli masyarakat.

Terkait pertumbuhan ekonomi, misalnya, sejak 2014 pemerintah tak
pernah menembus target yang ditetapkannya sendiri, baik target dalam
RPJMN maupun target APBN. Capaian pemerintah selalu berada di bawah
target.
Pada 2015, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN adalah 5,8%,
dan target APBN 5,7%, tapi realisasinya hanya 4,8%. Pada 2016, target
RPJMN 6,6%, lalu target APBN 5,1%, tetapi capaian hanya 5,02%. Begitu
juga pada 2017, target RPJMN-nya 7,1%, target APBN 5,2%, namun capaian
hanya 5,07%. Hal yang sama saya kira juga akan terjadi pada 2018 ini, di
mana target RPJMN mencapai 7,5%, target APBN 5,4%, namun realisasi
hingga bulan September kemarin baru 5,1%.
Capaian itu sebenarnya menyedihkan, karena sangat jauh di bawah
janji kampanye Presiden Joko Widodo yang mengatakan ekonomi akan
meroket hingga 7 persen. Jika kita membaca kembali RPJMN 2015-2019
yang disusun pemerintah, yang menargetkan pertumbuhan 8% pada tahun
2019 nanti, maka berkaca pada situasi hari ini, cukup jelas perhitungan
ekonomi pemerintah memang tak pernah akurat.

Rendahnya angka pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik
dengan melesatnya jumlah utang pemerintah dalam empat tahun
terakhir. Berdasarkan data Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan,
selama empat tahun jumlah utang kita melesat hingga 69,75 persen. Pada
kuartal ketiga 2014, sebelum Presiden Joko Widodo dilantik, posisi utang
pemerintah mencapai Rp2.601,71 triliun. Namun pada kuartal ketiga tahun

CATATAN-CATATAN KRITIS 507
DARI SENAYAN