Page 472 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 472

CATATAN
                                                                        KEGAGALAN  BAB XXI
                                                                           JOKOWI



                 besar.  Sehingga,  kemungkinan  hal  inilah  yang  telah  membuat  anggaran
                 infrastruktur di era pemerintahan sekarang kesannya seolah membengkak.
                      Jika dugaan ini benar, bahwa pemerintah telah memperluas
                 definisi  anggaran infrastruktur,  maka  peningkatan  belanja  infrastruktur
                 sebagaimana yang sering diklaim pemerintah sebenarnya tidak benar.
                 Pertanyaannya, lalu ke mana larinya dana hasil pencabutan berbagai
                 subsidi yang ditarik pemerintah dalam tiga tahun terakhir ini?!
                      Klaim belanja infrastruktur  yang meningkat memang tak sejalan
                 dengan indikator pembangunan yang ada. Buktinya, peringkat infrastruktur
                 Indonesia tiga tahun ini tak lebih baik dibanding empat tahun lalu. Sebagai
                 gambaran, pada periode kedua SBY peringkat pembangunan infrastruktur
                 kita indeksnya meningkat tajam dari 82 (2009) ke 56 (2014), dengan skor
                 yang juga melonjak, dari sebelumnya 3,2 menjadi 4,4. Di awal pemerintahan
                 Jokowi, peringkat kita turun ke posisi 62 (2015).
                      Memang tahun ini kita kembali memperbaiki peringkat, dengan
                 naik ke peringkat 60, tapi dengan kenaikan skor yang hanya 0,1. Ini tentu
                 agak aneh jika dibandingkan dengan klaim besarnya lonjakan belanja
                 infrastruktur yang sering digembar-gemborkan  pemerintah.
                      Saya sering mengingatkan pemerintah seharusnya evaluasi
                 kembali  pembangunan  infrastruktur. Kita  semua  sepakat  pembangunan
                 infrastruktur  memang  penting.  Tapi  pembangunan  infrastruktur  yang
                 ditopang oleh utang dan tidak memperhatikan skala prioritas, sebenarnya
                 sangat berbahaya.
                      Agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini telah berjalan
                 sebenarnya hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi kepada
                 masyarakat. Sebab, ekses belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi
                 dan daya beli masyarakat terbukti tak banyak.
                      Melalui sejumlah pernyataan, saya telah mengingatkan pemerintah
                 bahwa dalam jangka pendek, persoalan  ekonomi utama yang harusnya
                 diselesaikan adalah soal daya beli masyarakat. Baru, dalam jangka panjang,
                 pemerintah membenahi kemampuan produksi nasional.
                      Jadi, dengan kerangka tersebut, infrastruktur yang seharusnya
                 dibangun adalah infrastruktur pertanian dan industri, dan bukannya jalan




                                                                  CATATAN-CATATAN KRITIS  499
                                                                         DARI SENAYAN
   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477