Page 65 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 65

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                                                (8)

                          PEMBUNGKAMAN & KRIMINALISASI
                              TOKOH OPOSAN MUNDURKAN
                           PENEGAKKAN HAM DI INDONESIA





                                ESKI awalnya didukung oleh para aktivis HAM dan
                                demokrasi, namun penegakkan HAM di masa pemerintahan
                                Presiden Joko Widodo terbukti tidak mengalami banyak
                                kemajuan. Selama empat tahun pemerintahan Jokowi,
                 Mancaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan
                 sipil, justru kian meningkat.
                      Jika kita mengacu kepada data Amnesty International, Majalah The
                 Economist, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan bahwa indeks
                 kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
                 Terancamnya kebebasan sipil merupakan salah satu faktor yang paling
                 menentukan kemerosotan HAM dan tingkat demokrasi Indonesia.
                      Kemunduran dalam soal kebebasan sipil tersebut telah membuat
                 status kita, menurut Freedom House, turun status, dari sebelumnya
                 tergolong sebagai negara ‘bebas’ (free), kini menjadi negara ‘bebas sebagian’
                 (partly free) di tahun 2018. Ini sebuah kemunduran yang agak memalukan.
                 Sebab, sebagai pembanding, pada saat bersamaan negara seperti Timor
                 Leste saja peringkatnya naik dari ‘partly free’ menjadi ‘free’.

                      Para pengamat yang partisan biasanya hanya menyebut faktor
                 menguatnya intoleransi atau menguatnya politik identitas di tengah
                 masyarakat sebagai penyebab mundurnya peringkat demokrasi kita,
                 namun mengabaikan faktor turunnya kebebasan sipil akibat kontrol dan
                 pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah.
                      Data lembaga-lembaga internasional tadi konsisten dengan data yang
                 dimiliki BPS (Badan Pusat Statistik). Meski secara umum tahun ini angka
                 BPS menyebut skor Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan,
                 namun variabel kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan




                54    KATA FADLI
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70