Page 66 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

BELA UMMAT, BAB III
BELA KEADILAN

berserikat justru menurun. Kalau kita periksa, variabel yang mengalami
penurunan tersebut adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan
berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan
pengawasan, serta peran peradilan yang independen.
Jadi, jika selama pemerintahan Jokowi masyarakat mengeluhkan
adanya persekusi terhadap ulama yang kritis, adanya upaya pembungkaman
dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan pemerintah, semua itu
adalah bukti dari perampasan terhadap kebebasan berpendapat. Apa yang
dirasakan masyarakat koheren dengan data-data tadi.
Saya kira selama ini pemerintah memang terlalu mementingkan
agenda pembangunan infrastruktur dengan mengesampingkan agenda
penegakan HAM. Celakanya, pembangunan infrastruktur itupun lebih
banyak didominasi oleh pembangunan jalan tol, yang hanya melayani
konsumen tertentu, sehingga gagal menghadirkan keadilan ekonomi. Jangan
lupa, keadilan ekonomi adalah bagian dari HAM.
BPS November lalu merilis data statistik bagaimana perekonomian
Indonesia saat ini masih didominasi oleh Jawa. Hal itu ditunjukkan dengan
kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia yang mencapai
58,57%, padahal tahun lalu angkanya 58,49%. Ini tentu saja tidak bagus.
Artinya, Pemerintah tidak berhasil mendistribusikan pertumbuhan ekonomi
ke luar Jawa.
Pada saat bersamaan, kontribusi ekonomi daerah-daerah lain justru
turun. Tahun lalu kontribusi Sumatera masih 21,66%, tahun ini turun menjadi
21,53%. Begitu juga dengan Kalimantan, yang kontribusinya turun dari 8,20%
menjadi 8,07%. Karena ekonomi kita justru kembali memusat di Jawa, ada
problem keadilan dan pemerataan di situ.

Jadi, terkait dengan HAM, bukan hanya faktor kebebasan sipil saja
yang mengalami kemunduran, namun keadilan ekonomi juga mengalami
kemunduran. Jangankan menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, untuk
mengusut kasus Novel Baswedan saja pemerintahan saat ini tidak mampu.
Ini sebaiknya dijadikan catatan oleh kita untuk memperbaiki kondisi
HAM di masa mendatang.

Jakarta, 10 Desember 2018

CATATAN-CATATAN KRITIS 55
DARI SENAYAN