Page 61 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 61

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                                                (6)

                              TGPF KASUS PENGANIAYAAN
                                        TOKOH AGAMA





                             ERNYATAAN Polri bahwa isu penyerangan ulama mayoritas
                             adalah hoax, atau hanya merupakan kasus kriminal biasa,
                             sangat kita sesalkan. Menurut saya, pernyataan itu perlu dikaji
                             mendalam karena mengabaikan persepsi serta penalaran
                 Ppublik. Dalam catatan saya, informasi tentang penganiayaan
                 tokoh agama memang terjadi dan faktual. Ini juga diakui sendiri oleh pihak
                 pemerintah. Pekan lalu, Menko Polhukam, misalnya, menyebut ada 21 kasus
                 penyerangan terhadap tokoh agama, di mana 15 di antaranya dilakukan oleh
                 orang gila. Kini Polri menyebut dari 45 kasus penganiayaan tokoh agama
                 yang dilaporkan, hampir semuanya dianggap hoax.
                      Jadi, ada dua pejabat pemerintah, satu mengakui ada kasus
                 penganiayaan terhadap tokoh agama, sementara yang satunya lagi
                 menyangkal hal itu. Mana yang harus dirujuk oleh publik?!

                       Aparat keamanan dan pemerintah harus menyadari kita sekarang
                 sedang berada pada situasi di mana tingkat kepercayaan publik terhadap
                 aparat sedang berada pada posisi dilematis. Apapun yang dilakukan aparat,
                 cenderung selalu ditanggapi apriori. Untuk menghindari agar publik tmak
                 kian apriori terhadap kerja kepolisian, mestinya pemerintah membentuk
                 tim independen untuk mengungkap kasus tersebut.
                      Saya kira baik sekali jika pemerintah membentuk Tim Gabungan
                 Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkapkan kasus penganiayaan terhadap
                 sejumlah tokoh agama. Libatkan unsur-unsur masyarakat sipil di dalamnya.
                 Misalnya saja Komnas HAM, MUI, ormas, akademisi, atau unsur-unsur lain
                 yang terkait. Setidaknya ada tiga hal positif yang bisa dipetik pemerintah
                 dari pembentukan tim semacam itu.
                      Pertama, pengungkapan kasus secara obyektif akan mengurangi
                 simpang siur yang berkembang di masyarakat. Tentunya ini bagus untuk




                50 KATA FADLI
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66