Page 56 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

BELA UMMAT, BAB III
BELA KEADILAN

(4)

HENTIKAN POLITIK BELAH BAMBU,
TUGAS POLRI ADALAH MENGAYOMI

AYA sangat menyayangkan isi pernyataan Kapolri dalam
sebuah acara di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara di
Serang, Banten, medio Februari 2017 silam. Meskipun itu
adalah pernyataan lama, namun karena kini viral kembali di
Smedia sosial, menurut saya isi pernyataan itu sangat tidak
bijak. Apalagi, argumentasi Kapolri juga berangkat dari informasi sejarah
yang tidak akurat. Di tengah-tengah segregasi masyarakat akibat preferensi
politik dan kondisi ekonomi, Kapolri seharusnya bisa menempatkan dirinya
berada di tengah semua golongan, mengayomi seluruh anggota masyarakat.
Sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu Pasal 30 ayat 4, salah satu tugas
polisi memang adalah mengayomi masyarakat. Tugas ini kembali ditegaskan
dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian, sebagaimana disebut dalam Pasal
2. Jadi, di tengah ketegangan dan segregasi sosial akibat menguatnya politik
identitas, tugas polisi seharusnya adalah berusaha merangkul semua pihak,
dan bukannya malah mempertajam perbedaan yang sudah ada di tengah
masyarakat.
Di luar soal bijak dan tidak bijak, hal yang paling saya sesalkan,
pernyataan Kapolri tahun lalu itu juga ternyata tak didasari oleh pengetahuan
sejarah yang akurat. Ini bisa sangat berbahaya.
Adalah sebuah fakta sejarah jika ummat Islam dan sejumlah organisasi
keislaman memiliki saham yang besar dalam pendirian Republik ini. Dan
yang turut membidani kelahiran Republik ini bukan hanya Muhammadiyah
atau NU, tapi ada banyak organisasi lainnya. Sebagian organisasi itu bahkan
masih eksis hingga saat ini. Sarekat Islam, misalnya, organisasi ini jauh lebih
tua dari Muhammadiyah dan NU. Dari rahim organisasi ini kemudian lahir
sebagian para pendiri negara kita. Dan organisasi ini masih eksis hingga
hari ini.
Atau, ada juga Jami’atul Kheir, yang embrionya telah dimulai sejak

CATATAN-CATATAN KRITIS 45
DARI SENAYAN