Page 53 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 53
Dr. Fadli Zon, M.Sc
jika Perppu Ormas tersebut bukanlah hendak mengisi kekosongan hukum,
tapi malah mengubah tatanan hukum, terutama terkait hak berserikat dan
berkumpul yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi.
Dalam negara hukum demokratis, yang menghargai kedaulatan rakyat,
subyektivisme negara seharusnya dibatasi oleh regulasi, dan itulah filosofi
penyusunan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tempo
hari. Namun, filosofi ini telah dibatalkan oleh Perppu yang sepenuhnya
mengedepankan aspek kedaulatan negara. Sebuah kemunduran hukum
dan demokrasi sedang terjadi.
Jakarta, 19 Juli 2017
42 KATA FADLI
