Page 127 - EKONOMI KERAKYATAN
P. 127

IX. DAMPAK COVID-19 DAN
                                                               PEREKONOMIAN DI INDONESIA


                     di bank-bank terus terjadi. Akhirnya sejumlah bank tidak mampu
                     bayar penarikan dan transfer dana. Situasi ini menyerupai kondisi
                     krisis tahun 1998.

                     Situasi dari dampak Covid-19 tersebut di atas menyerupai krisis
               pada tahun 1998 dan selanjutnya, yang berawal dari kenaikan dan gejolak
               kurs akibat utang dalam Dollar Amerika Serikat tinggi dan hampir semua
               bank bermasalah karena kredit dan tagihan macet yang tinggi.



               Bailout Terhadap Dampak Wabah Covid-19 Selama 3
               Bulan Lebih
                     Bailout terhadap dampak Covid-19 berlangsung lebih dari 3 bulan,
               dalam bentuk perlu dilakukan rekapitulasi APBN dan rekalitulasi bank-
               bank bermasalah dan bank-bank tidak bermasalah tapi terkena masalah
               penarikan dana oleh masyarakat keluar dari bank-bank, serta membentuk
               badan negara untuk penyelesaian bank-bank yang dibailout, dengan
               uraian lebih lanjut berikut ini.

               1.    Bank Indonesia (BI) melakukan rekap APBN dan negara, dengan
                     kredit BI kepada negara atau APBN melalui pembelian obligasi
                     negara. Saat ini, cara tersebut sangat perlu ditempuh, karena utang
                     ke negara-negara lain mungkin masih bisa, seperti dari U.S.A., Uni
                     Eropa, China. Tapi bahaya kalau utang luar negeri jadi besar. Selain
                     membayar dengan US Dollar, juga dapat berada dalam control
                     pihak kreditur pemberi utang. Uraian lanjut sebagai berikut.
                     a.    Jumlah nilai nominal obligasi minimal Rp. 500 triliun,
                           jangka waktu 30 tahun, suku bunga 1% atau 2% agar tidak
                           memberati APBN dengan kondisi bayar bunga di tiap akhir
                           tahun (jadi add on), serta masa bebas bayar (grace period)
                           utang pokok selama 10 tahun.
                     b.    Penggunaan dana kredit BI tersebut, harus diawasi oleh
                           DPR dan BPK. Mempunyai administrasi komputerisasi yang
                           bagus dan jelas. Pemeliharaan administrasi obligasi yang
                           diterbitkan dan diberikan ke BI harus dengan komputerisasi
                           yang baik dan jelas.



                                                                              125
                                                                      dpr .go.id
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132