Page 129 - EKONOMI KERAKYATAN
P. 129
IX. DAMPAK COVID-19 DAN
PEREKONOMIAN DI INDONESIA
3. Pemerintah dan negara melakukan rekap bank-bank dan
penyelesaian bank-bank bermasalah, dengan ungkapan selanjutnya
berikut ini.
a. Pemerintah membentuk BPPN baru dengan menetapkan
pimpinan yang kapabel dan jujur serta berdedikasi.
b. Penerbitan obligasi negara untuk penyertaan pemerintah
pada bank-bank yang tidak ditutup, guna menopang modal
bank-bank agar menjadi cukup sesuai ketentuan Capital
Adequacy Ratio (CAR) untuk setiap bank.
4. BPPN, dengan uraian berikut ini.
a. Menutup bank-bank bermasalah parah agar tidak timbul
resiko sitematis bagi perekonomian.
b. Mengelola bank-bank yang diambil alih karena tidak ditutup,
dengan menunjuk pimpinan bank.
c. Menjual aset-aset bank yang ditutup, dengan harga minimal
7-8% berbanding 10% nilai buku, jadi maksimum rugi hanya
2% dari nilai buku, bukan seperti pada krisis 1998 di tahun
1998-2002 dengan harga 1% berbanding 10% nilai buku.
5. OJK memperkenankan bank-bank melakukan penyertaan modal
selama 5 tahun terhadap debitur, sejumlah nilai buku sisa kredit
atau tagihan. Ketentuan ini sekarang masih berlaku.
6. Bank-bank yang tidak ditutup atau masih diteruskan beroperasi,
perlu melakukan restrukturisasi kredit dan tagihan lainnya, atau
aktiva produktif, berdasarkan kualitas masih berjalan produktif
(peforming loans or assets). Ini perlu diawasi oleh OJK dan BI bila
perlu.
127
dpr .go.id
