Page 67 - EKONOMI KERAKYATAN

EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi

Kemerdekaan Indonesia disingkat PPKI, dengan ditandatangani oleh
semua anggota PPKI. Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite
Nasional Indonesia Pusat disingkat KNIP dalam sidang pada tanggal 29
Agustus 1945.
Periode pertama dari pemberlakuan UUD 1945 meliputi waktu dari
18 Agustus 1945 hingga 15 Agustus 1950. Dalam pemberlakuan pertama
UUD 1945, terdapat 2 penyimpangan; Kesatu, KNIP diubah fungsinya
berdasarkan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945, dari
berfungsi sebagai pembantu presiden menjadi badan dengan kekuasaan
legislatif dan ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara disingkat
GBHN yang merupakan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat
disingkat MPR.

Alasan perubahan fungsi KNIP ini disebabkan oleh kenyataan
bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan MPR atas
dasar UUD 1945 belum terealisasi. Kenyataan tersebut disebabkan karena
belum pernah dilakukan pemilihan umum sebagaimana diamanatkan
oleh UUD 1945. Keadaan ini disebabkan pula oleh kesibukan Republik
Indonesia dalam perjuangan melawan dan mengusir Belanda dari bumi
Indonesia.

Penyimpangan UUD 1945 kedua terjadi ketika diberlakukan sistem
parlementer semasa periode pertama berlaku UUD 1945, dari 18 Agustus
1945 hingga 15 Agustus 1950. Menurut UUD 1945 Presiden adalah kepala
negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Tetapi sebagaimana
dikemukakan, sejak 14 Nopember 1945 hingga 15 Agustus 1950, kepala
pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai
kepala negara.
Penyimpangan UUD 1945 ketiga disebabkan oleh terbentuknya
negara federasi berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau
disingkat Konstitusi RIS, menggantikan Republik Indonesia sebagai
negara kesatuan berdasarkan UUD 1945. Konstitusi Republik Indonesia
Serikat atau Konstitusi RIS diberlakukan dalam periode dari 27 Desember
1949 hingga 17 Agustus 1950.
Terbentuknya negara federasi itu adalah atas dasar keinginan
Belanda melalui Konferensi Meja Bundar disingkat KMB antara Belanda

62