Page 70 - EKONOMI KERAKYATAN

V. SUASANA POLITIK DAN EKONOMI SERTA SISTEMNYA,
DI INDONESIA SEJAK KEMERDEKAAN HINGGA SEKARANG

Berkaitan dengan pembukaan UUD 1945, sejarah mencatat
bahwa pada masa sidang pertama BPUPKI dari 28 Mei hingga 1 Juni
1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang
diberinama Pancasila. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI
membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang
Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945.
Setelah dihilangkannya anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan
syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, maka naskah Piagam Jakarta
menjadi naskah pembukaan UUD 1945, yang pada tanggal 18 Agustus
1945 disahkan oleh PPKI.

Adapun kutipan sebagian dari pembukaan UUD 1945, baik sebelum
atau setelah UUD 1945 diamandemen terulis, “Kemudian daripada itu
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indoesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kmanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan
Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan Sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembuatan UUD 1945 dilakukan selama 29 Mei hingga 16 Juni
1945, dengan perumus dan penyusun rancangan adalah PPKI dan Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Tanggal 18 Agustus 1945 UUD 1945 disahkan oleh PPKI sehingga menjadi
konstitusi NKRI, bersamaan dengan penetapan Sukarno sebagai
Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden NKRI. Presiden
merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan berdasarkan UUD
1945, sedangkan berdasarkan konstitusi RIS dan UUDS 1950 Peresiden
hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dikuasai oleh
Perdana Menteri.

65
dpr .go.id