Page 71 - EKONOMI KERAKYATAN

EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945 dan
dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. UUD
1945 pada masa Orde Baru berlangsung dari Maret 1966 hingga 21 Mei
1998. UUD 1945 pada masa Orde Baru menjadi konstitusi yang diakui
cocok untuk Indonesia dan karena itu bersifat sakral, melalui sejumlah
peraturan.
Pertama, Ketetapan MPR nomor I tahun 1983 yang menyatakan
bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak
berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Kedua, Ketetapan
MPR nomor IV tahun 1983 yang meyatakan bahwa bila MPR berkehendak
mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat
melalui referendum. Ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 yang
merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR nomor IV tahun 1983.
UUD 1945 pada era reformasi mengalami 4 kali amandemen, pada
kurun waktu tahun 1999-2002 rezim Presiden Adurrahman Wahid dan
Ketua MPR Amien Rais. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR
tanggal 14-21 Oktober 1999, Perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR
tanggal 7-18 Agustus 2000, Perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR
tanggal 1-9 November 2001, Perubahan keempat pada Sidang Tahunan
MPR tanggal 1-11 Agustus 2002.
Skema singkat UUD 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut;
Sebelum mengalami perubahan atau amandemen, UUD 1945 yang asli
terdiri atas pembukaan, batang tubuh mencakup 16 bab, 37 pasal, 65 ayat
dimana 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan
49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih, 4 pasal
aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Setelah
mengalami 4 kali amandemen, UUD 1945 meliputi 16 bab, 37 pasal, 194
ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan.

66