Page 73 - EKONOMI KERAKYATAN
P. 73

EK ON OMI I KERAKY A T AN
             Dalam Diskusi Dua Generasi


            merdeka dan berdaulat, disebut NKRI. Bentuk negara Republik Indonesia
            ini didasarkan atas kemerdekaan yang diraih dan diberlakukan UUD 1945.

                  Namun, bentuk negara kesatuan Indonesia diinterupsi menjadi
            negara federasi, ketika konstitusi Republik Indonesia Serikat disingkat
            RIS diberlakukan selama 27 Desember 1949 hingga 15 atau 17 Agustus
            1950. Seperti diungkapkan di atas, terbentuknya negara federasi dan
            berlakunya konstitusi RIS didasarkan atas pengakuan kedaulatan
            RIS melalui Konferensi Meja Bundar. Tujuan Belanda didasarkan atas
            keinginan melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan.

                  Bentuk negara federasi Indonesia terdiri dari sejumlah negara
            bagian dengan memiliki kedaulatan sendiri secara otonom. Sebagai
            kelanjutan dari kesepakatan pada Konferensi Meja Bundar, Belanda juga
            mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

                  Selama masa dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, undang-
            undang dasar yang diberlakukan adalah UUDS 1950. Bentuk negara
            dalam masa UUDS 1950 adalah juga kesatuan, republik, merdeka dan
            berdaulat, sama dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. Sejak 5 Juli
            1959 hingga sekarang diberlakukan UUD 1945. Dengan demikian bentuk
            negara adalah kesatuan dan republik atau disebut NKRI, serta negara
            merdeka dan berdaulat.



            D. Sistem Politik Dan Sistem Demokrasi Di Indonesia
            Sejak Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945.
                  Sistem  demokrasi.  Seperti  telah  diungkapkan  sebelumnya,
            sistem demokrasi, dengan singkatan SD, dipahami dimana pimpinan
            dan anggota dari 3 cabang kekuasaan pada legislatif, eksekutif, serta
            yudikatif, dihasilkan dari pemilihan oleh rakyat. Pemilihan rakyat disebut
            pemilihan umum, yang bersifat secara langsung, umum, bebas, rahasia,
            jujur dan adil (luberja). Pemilihan rakyat secara langsung dilakukan baik
            untuk wakil rakyat di parlemen atau DPR dan DPD dimana keduanya
            merupakan unsur MPR, maupun untuk Presiden dan Wakil Presiden.
            Dalam hal pemilihan rakyat secara tidak langsung untuk kekuasaan





             68
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78