Page 68 - EKONOMI KERAKYATAN

V. SUASANA POLITIK DAN EKONOMI SERTA SISTEMNYA,
DI INDONESIA SEJAK KEMERDEKAAN HINGGA SEKARANG

dengan Indonesia, di Den Haag, Belanda, selama periode 23 Agustus
hingga 2 November 1949. Tujuan Belanda adalah melemahkan integrasi
Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebagai kelanjutan dari
kesepakatan pada KMB, Belanda juga mengakui kemerdekaan Indonesia
pada 27 Desember 1949.

Selanjutnya, sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 diberlakukan
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 disingkat UUDS 1950
atau UUDS ’50. Pemberlakuan UUDS 1950 dimulai dari sejak berakhirnya
Konstitusi RIS, hingga UUD 1945 diberlakukan kembali melalui ketetapan
Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Konstitusi berupa UUDS 1950 dinamakan
sementara, karena hanya bersifat sementara, menunggu terbentuknya
Konstituante setara DPR hasil pemilihan umum yang akan dilakukan
kemudian. Konstituante diberi amanat oleh UUDS 1950 untuk membuat
dan menetapkan undang-undang dasar baru.
Jadi, masa kedua dari pemberlakuan UUD 1945 adalah sejak Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang dengan sejumlah amandemen
dalam periode dari Oktober 1999 hingga Agustus 2002. Pada masa kedua
pemberlakuan UUD 1945, yaitu kembali ke UUD 1945 dari UUDS 1950,
terdapat sejumlah penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan
pokok adalah, pertama, Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua
MPR dan DPR serta Mahkamah Agung disingkat MA dan Wakil Ketua
Dewan Pertimbangan Agung disingkat DPA menjadi Menteri Negara.
Kedua, MPR sementara disingkat MPRS menetapkan Sukarno sebagai
Presiden seumur hidup.

Tiga Cabang Kekuasaan Serta Sistem Politik
Berdasarkan Undang-Undang Dasar.
Berdasarkan UUD 1945 dan Konstitusi RIS dan UUDS 1950, terdapat
pemisahan kekuasaan di negara Indonesia dalam 3 cabang kekuasaan
(trias politica), seperti diamanatkan oleh UUD 1945. Tiga kekuasaan itu
terdiri dari kekuasaan pada cabang legislatif, cabang eksekutif meliputi
kekuasaan negara dan pemerintahan, kekuasaan pada cabang yudikatif.
Cabang Eksekutif dipimpin oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,
seperti ditetapkan dalam UUD 1945.

63
dpr .go.id