Page 69 - EKONOMI KERAKYATAN

EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi

Berdiri atas 3 Undang-Undang Dasar itu, bentuk sistem politik yang
berlaku adalah sistem demokrasi, dimana berdasarkan UUD 1945 adalah
sistem presidensial, sedangkan atas dasar Konstitusi RIS dan UUDS
1950 berbentuk sistem parlementer. Seperti dikemukakan lebih lanjut
di bawah, pada sistem presidensial, kepala negara juga berkedudukan
sebagai kepala pemerintahan, sedangkan pada sistem parlementer
presiden hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat
oleh Perdana Menteri yang ditetapkan oleh parlemen atau Presiden.
Dalam sistem parlementer liberal, Perdana Menteri ditetapkan
oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen, serta melakukan
pembentukan kabinet. Kondisi ini menyebabkan Perdana Menteri dan
kabinet silih berganti dalam waktu yang singkat, berdasarkan mosi tidak
percaya parlemen yang dapat berasal dari keinginan satu partai atau
lebih di parlemen.

Tentang UUD 1945.
UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis konstitusi negara
dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat
NKRI. Seperti diungkapkan di atas, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari
setelah kemerdekaan Republik Indonesia, UUD 1945 ditetapkan oleh
PPKI, dengan ditandatangani oleh semua anggota PPKI. Pengesahan
UUD 1945 dikukuhkan oleh KNIP dalam sidang pada tanggal 29 Agustus
1945. Proklamasi kemerdekaan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 dan
lahirnya UUD 1945 sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa
Indonesia oleh para pejuang pendiri bangsa dan NKRI (the founding
fathers).
Dalam UUD 1945 dimulai dengan Piagam Jakarta yang menjadi
naskah pembukaan, berisikan pernyataan Pancasila sebagai dasar negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, serta uraian tentang
Pancasila dan Pancasila sebagai dasar falsafah NKRI. Dengan demikian,
Pancasila menjadi sebagai dasar pembentukan serta keberadaan negara
dan pemerintahan NKRI, ketentuan dasar bagi hak dan kewajiban negara
dan pemerintahan, serta seluruh rakyat Indonesia.

64