Page 72 - EKONOMI KERAKYATAN

V. SUASANA POLITIK DAN EKONOMI SERTA SISTEMNYA,DI
INDONESIA SEJAK KEMERDEKAAN HINGGA SEKARANG

C. Pemahaman Lembaga Negara, Negara Dan
Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945, Serta Bentuk
Negara Indonesia Sejak Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Hingga Sekarang.
Lembaga Negara. Atas dasar UUD 1945, lembaga negara di
Indonesia meliputi Presiden dan Wakil Presiden di bidang eksekutif.
Di bidang legislatif terdapat lembaga negara tempat wakil rakyat hasil
pilihan rakyat, terdiri dari DPR, Dewan Perwakilan Daerah disingkat
DPD serta MPR yang terbentuk dari DPR dan DPD. Di bidang yudikatif
terdapat Mahkamah Agung disingkat MA yang merupakan pemegang
kekuasaan kehakiman dan sebagai pengadilan negara tertinggi.

Negara. Dalam UUD 1945, negara dimaksudkan selain meliputi
keberadaan legislatif sebagai pembuat Undang-Undang (UU), anggaran
dan pengawas eksekutif. Juga, negara mencakup keberadaan eksekutif
sebagai pemerintahan yang mengusulkan UU, pimpinan dan anggota
MA dan MK serta KY kepada DPR. Serta, negara meliputi keberadaan
yudikatif yang mempunyai aktivitas untuk penegakan hukum.

Pemerintahan. Dalam UUD 1945, pemerintahan dimaksudkan
meliputi Presiden dan Wakil Presiden bersama para Menteri pimpinan
lembaga pemerintahan. Tercakup dalam pemerintahan juga Kejaksaaan
Agung yang tidak langsung dipilih oleh Presiden, tetapi diusulkan oleh
Presiden kepada DPR untuk ditetapkan. Demikian juga halnya, pimpinan
lembaga pemerintahan yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR untuk
ditetapkan, yaitu Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), para Kepala
Staf Angkatan, KSAD untuk darat, KSAL untuk laut, KSAU untuk udara,
Kepala Kepolisian. Juga sama untuk pimpinan dan anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bentuk Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang
Dasar Sejak Kemerdekaan Pada 17 Agustus 1945 Hingga
Sekarang
Kecuali karena konstitusi RIS diberlakukan, Indonesia sejak sehari
setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga
sekarang, pada dasarnya berbentuk negara kesatuan dan republik,

67
dpr .go.id