Page 77 - EKONOMI KERAKYATAN
P. 77
EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi
parlemen. Masa kabinet itu mulai 6 September 1950 hingga 5 Juli 1959,
yaitu sejak beberapa minggu setelah Perdana Menteri Mohammad Hatta
dari kabinet RIS menyerahkan mandat kepada Presiden Sukarno, hingga
5 Juli 1959 ketika Dekrit Presiden Sukarno ditetapkan. Masa semua
kabinet itu merupakan periode berlakunya UUDS 1950, dengan amanat
sangat penting diberikan UUDS 1950 agar dibuat UUD atau konstitusi
baru pengganti UUDS 1950.
Dalam sistem demokrasi liberal, Perdana Menteri ditetapkan
oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan
Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Aspek dari sistem
parlementer liberal ini merupakan kelemahan pokok penyebab Perdana
Menteri dan kabinet silih berganti dalam waktu relatif singkat sebelum
masa jabatan selesai.
Situasi itu timbul karena 2 syarat seperti terungkap di atas tidak
terpenuhi. Parlemen atau DPR mempunyai anggota lebih dari dua partai
atau kelompok partai, jadi negara mempunyai parlemen dengan sistem
multi partai. Oleh sebab itu, apabila misalnya salah satu partai mempunyai
ketidakpuasan, maka parlemen dapat serta merta mengajukan mosi tidak
percaya kepada Perdana Menteri dan pemerintahan. Akhirnya, terjadi
peristiwa silih berganti dalam waktu pendek dengan Perdana Menteri
dan pemerintahan baru.
Ketidakstabilan yang disebabkan oleh UUDS 1950 inilah menjadi
penyebab dikeluarkan dan ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 195,
yaitu kembali ke UUD 1945. Bersamaan dengan itu, penyebab lain adalah
karena pembuatan UUD baru pengganti UUDS 1950 tidak kunjung selesai,
padahal terpenuhinya hal itu merupakan amanat dari UUDS 1950.
Amanat itu telah berumur hampir 9 tahun, sejak 14 Agustus 1950
saat ditetapkannya UUDS 1950 hingga saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Masa 9 tahun itu termasuk ketika Pemilu tahun 1955 yang bersifat jurdil
diadakan. Konstituante hasil pilihan rakyat terbentuk, kerjanya hanya
dalam banyak perdebatan, permusyawaratan, serta penulisan konsep
undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950, selama dua setengah
tahun hingga 5 Juli 1959.
72