Page 75 - EKONOMI KERAKYATAN

EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi

Sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, Presiden hanya
berkedudukan sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai lambang
negara. Adapun kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri,
berdasarkan ketetapan parlemen yang terdiri dari anggota berasal dari
sejumlah partai, atau sebagai alternatif berdasarkan penunjukan oleh
presiden hasil pilihan rakyat. Sistem parlementer dapat mengalami
ketidak stabilan, karena Perdana Menteri yang ditetapkan oleh parlemen
serta pemerintahannya mengalami silih berganti dalam waktu yang
relatif pendek sebelum masa tugas penuh. Contoh, suasana di Indonesia
berdasarkan UUDS 1950. Suasana ini timbul karena berlaku sistem
parlementer murni, dimana Perdana Menteri ditetapkan dan diganti oleh
parlemen, serta dalam parlemen terdapat unsur multi partai.

Syarat untuk terjamin kestabilan sistem parlementer, apabila
parlemen terdiri dari 2 partai atau kelompok partai. Syarat lainnya, yang
terpilih menjadi Perdana Menteri pemegang kekuasaan pemerintahan
adalah Ketua Umum dari partai atau dari partai pada kelompok partai
yang mempunyai jumlah anggota parlemen lebih besar berdasarkan
hasil pemilu. Sebagai contoh, sistem parlemen ini diterapkan di negara
Inggris Raya (Great Britain) dan Malaysia, dimana raja pengganti Presiden
sebagai kepala negara. Juga di Jerman dimana ada Perdana Menteri dan
Presiden, yang semuanya ditetapkan berkuasa berdasarkan pemilihan
umum oleh rakyat Jerman.
Kedua syarat tersebut di atas tidak bisa terpenuhi biasanya
disebabkan karena parlemen terdiri dari lebih dari dua atau multi partai
atau kelompok partai. Kondisi ini akan menyebabkan Perdana Menteri
dan pemerintahannya silih berganti, yang berarti sistem parlementer
tidak mengalami kestabilan. Untuk Perdana Menteri yang ditunjuk oleh
Presiden, maka kestabilan sistem parlementer ditentukan oleh Presiden
dan parlemen. Sebagai contoh, Indonesia pada masa tahun 1945-1949.
Pada sistem parlementer, Perdana Menteri mempunyai hak prerogatif
seperti Presiden pada sistem presidensial sebagaimana dikemukakan
di atas.
Sistem Demokrasi Selama Berlakunya UUD 1945 Hingga
Berlakunya Konstitusi RIS. Berdasarkan UUD 1945, sistem politik yang

70