Page 79 - EKONOMI KERAKYATAN
P. 79
EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi
Daya beli rakyat dalam keadaan sangat rendah dan sulit, karena
rakyat berusaha hanya dari hasil bumi tanpa pengolahan. Usaha rakyat
tersebut sebagian besar dalam bentuk kegiatan produksi dengan
mengandalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dengan barang
modal dan teknologi primitif serta ala kadarnya. Karena itu, sebagian
kebutuhan rakyat disediakan oleh pemerintah dengan sistem jatah dan
gratis, misalnya seperti garam.
Dengan demikian, selama masa dari kemerdekaan tahun 1945
hingga 1959, sistem ekonomi Indonesia bukan sistem pasar dan
juga bukan berbentuk sistem non pasar, tetapi berjalan terkendali.
Pengendalian tersebut dilakukan oleh Belanda atau pemerintah Indonesia
atas dukungan Belanda atau secara internasional melalui lembaga
internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional
lainnya.
Sistem Ekonomi Sejak Tahun 1960 Hingga Tahun 1997.
Perekonomian Indonesia sejak tahun 1960 lambat laun mulai dikuasai
oleh penduduk domestik di Indonesia. Perusahaan 5 besar Belanda dan
kegiatan usaha Belanda dalam bentuk lainnya kemudian diambil alih
oleh negara Indonesia melalui nasionalisasi. Dalam pada itu, penduduk
domestik Indonesia terus mengembangkan kegiatan usaha produksi,
dagang, ekspor impor, karena Indonesia negara merdeka dan berdaulat
serta bersatu. Oleh karena itu, perekonomian Indonesia sejak tahun
1960 hingga 1997 terus berkembang dengan baik dan cepat, dengan
menghasilkan peningkatan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia,
berkurangnya kemiskinan dan pengangguran rakyat, serta persatuan
Indonesia tambah meningkat dan semakin erat.
Perkembangan ekonomi Indonesia saat itu berjalan dengan sistem
ekonomi yang sebagian atas dasar perencanaan ekonomi dan sisanya
berjalan dengan sistem pasar, jadi bersifat SEBPASM. Kondisi sistem
ekonomi dimaksud disebabkan oleh keberadaan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) termasuk Badan Usaha Logistik (BULOG), serta sering
adanya intervensi pemerintah melalui ketentuan dan peraturan yang
mempengaruhi pasar dan perekonomian.
74