Page 83 - EKONOMI KERAKYATAN
P. 83
VI. SUASANA SISTEM POLITIK DAN EKONOMI
PADA MASA PEMERINTAHAN REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA
1945 - 1949
ID.WIKIPEDIA
terdiri dari DPR, DPD dan MPR berdasarkan UUD belum bisa terbentuk
karena tidak sempat diadakan pemilihan umum oleh rakyat berdasarkan
UUD 1945.
Dalam situasi itu, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi tidak sepenuhnya.
Presiden Sukarno terpaksa merubah sistem pemerintahan dari sistem
presidensial menjadi sistem parlementer. Dalam sistem pemerintahan
parlementer, berarti Perdana Menteri selain dapat diganti oleh Presiden,
tetapi juga dapat diganti oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.
Keadaan inkonsistensi dari pemberlakuan UUD 1945 terjadi sejak
Presiden Sukarno menunjuk Sutan Sjahrir menjabat Perdana Menteri
sebagai kepala pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 14
November 1945. Pada tanggal 15 November 1945 Perdana Menteri Sutan
Sjahrir mengumumkan kabinet, sedangkan Presiden Sukarno hanya
berfungsi sebagai Kepala Negara Republik Indonesia. Hingga tahun 1950
sistem pemerintahan parlementer terus berlangsung, dengan Perdana
Menteri berikutnya Amir Sjarifuddin dan kemudian Mohammad Hatta.
79
dpr .go.id
