Page 76 - EKONOMI KERAKYATAN

V. SUASANA POLITIK DAN EKONOMI SERTA SISTEMNYA,
DI INDONESIA SEJAK KEMERDEKAAN HINGGA SEKARANG

dianut di NKRI adalah berbentuk SD dengan sistem presidensial dan
bukan sistem parlementer, tetapi realisasinya mempunyai variasi di
setiap era pemerintahan. Misalnya, dalam pemberlakuan pertama UUD
1945 selama masa 18 Agustus 1945 saat UUD 1945 disahkan hingga 27
Desember 1949 ketika Konstitusi RIS diberlakukan. Pada masa pertama
itu, SD mempunyai 2 bentuk dan berarti terdapat inkonsistensi terhadap
UUD 1945, yang mengamanatkan kepala negara dan kepala pemerintahan
semuanya dijabat oleh Presiden. Amanat ini hanya terealisir dalam
periode pemberlakuan UUD 1945 dari 17 Agustus 1945 hingga 14
November 1945, suatu periode yang singkat.

Kenyataan itu terjadi, karena Presiden Sukarno selaku kepala
pemerintahan diganti oleh Sutan Sjahrir, yang kemudian menjabat
Perdana Menteri dari 14 November 1945 hingga terjadi Agresi Militer
Belanda I yang dimulai pada 21 Juli 1947. Penggantian Presiden Sukarno
tersebut disebabkan oleh keinginan Belanda untuk tidak melakukan
pembicaraan dan negosiasi dengan Sukarno, tetapi Belanda merasa
lebih cocok dengan Sutan Sjahrir. Selanjutnya, pemberlakuan SD dengan
bentuk sistem parlementer berlangsung hingga mencakup masa 2
Perdana Menteri berikutnya setelah Sutan Sjahrir. Pertama, Perdana
Menteri Amir Sjarifudin yang menjabat Perdana Menteri setelah terjadi
Agresi Militer I hingga 4 hari setelah Perjanjian Renville pada 19 Januari
1948. Kedua, Mohammad Hatta yang menjabat Perdana Menteri atas
dasar Konstitusi RIS dari 29 Januari 1948 hingga 15 Agustus 1950.

Dalam masa tiga Perdana Menteri itu berlaku sistem pemerintahan
parlementer, dimana kekuasaan pemerintahan dijabat oleh Perdana
Menteri, tetapi ditunjuk oleh Presiden Sukarno dan bukan oleh parlemen
atau DPR. Dasar hukum sistem parlementer ini hanya ada untuk
pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta, yaitu Konstitusi RIS.
Namun, untuk sistem parlementer masa Perdana Menteri Sutan Sjahrir
dan Amir Sjarifudin tetap berlaku UUD 1945, suatu keadaan inkonsistensi
terhadap UUD 1945.

Sistem Demokrasi Selama Berlakunya UUDS 1950. Sistem
demokrasi pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah SD liberal atau
sistem parlementer liberal, dengan 7 kabinet hasil penetapan oleh

71
dpr .go.id