Page 11 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 11
PEND AHUL U AN
aktivis pergerakan di dalam lembaga parlemen masa kolonial hingga
kemerdekaan; termasuk pula menyajikan riwayat para aktor parlemen
yang aktif berperan dalam menyuarakan aspirasi rakyat, sumbangan
pemikiran, serta gagasannya dalam pembangunan politik dan
pengembangan kehidupan berdemokrasi, melalui bidang legislatif.
Indonesia adalah bangsa yang sadar akan proses historis
pembentukannya, setidaknya ketika para peletak dasar bangsa
merumuskan Pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia
1945. Dalam alinea kedua terungkap, “dan perjuangan pergerakan
kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan
pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur”.
Proses historisitas bangsa Indonesia tentu saja tidak dapat
dipisahkan dari perjuangan panjang untuk membebaskan dirinya dari
penjajahan asing. Keberhasilan perjuangan pergerakan kemerdekaan,
Dengan yang kemudian diproklamasikan oleh Sukarno dan Mohammad Hatta
berakhirnya Perang atas nama bangsa Indonesia pada 1945, ternyata tidak menegasikan
sama sekali peninggalan, kalau tidak mau dikatakan sebagai adanya
Napoleon yang unsur warisan dari kolonialisme. Eksistensi Pax Nederlandica ketika
ditandai oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menegaskannya pada awal abad
diselenggarakannya ke-20, suatu wilayah administrasi yang kelak dikenal sebagai “dari
Kongres Wina 1816, Sabang sampai Merauke”, sulit untuk meniadakan pengaruh kolonial
itu sendiri. Secara lebih konkret, a’Campo bahkan mengemukakan
wilayah jajahan resmi bahwa peranan Koninkelijk Paketvaart Maatschappij (KPM) itulah
dikembalikan kepada yang memperkokoh negara Hindia Belanda. Bukankah dalam
Belanda. perkembangannya di wilayah itu kemudian berdiri negara “baru”
bernama Republik Indonesia?
Dari Dewan Kota (Gemeente Raad) ke
Dewan Rakyat (Volksraad)
Memahami volksraad tidak dapat dipisahkan dari memahami
sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Adapun praktik
dari sistem administrasi kolonial Hindia Belanda, yang pada
dasarnya diletakkan oleh Herman Willem Daendels (1808—1811),
telah meninggalkan jejaknya pada sistem dan struktur birokrasi
pemerintahan Republik Indonesia. Ketika memerintah Jawa, Thomas
Stanford Raffles (1811—1816) menekankan bahwa desa berperan
sebagai unit pusat pemerintahan kolonial, sementara prinsip Daendels
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 3
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 01 CETAK.indd 3 11/18/19 4:46 AM
