Page 15 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

PEND AHUL U AN

Suatu perkembangaan yang menarik dalam sistem Pemerintahan
Kolonial Hindia Belanda khususnya mengenai lembaga perwakilan,
yaitu mengenai bagaimana lembaga perwakilan banyak berupaya
untuk mengakomodasi aspirasi rakyat jajahan. Dalam konteks itulah,
Volksraad sebagai isu dan kenyataan yang terwujud, meskipun tidak
benar-benar sepenuhnya menjadi lembaga perwakilan. Pembentukan
Volksraad di negeri jajahan bernama Hindia Belanda dilatarbelakangi
banyak faktor, baik dari lingkungan dalam maupun luar negeri. Pada
1907, Menteri Urusan Jajahan Dirk Fock mengajukan usul kepada
pemerintah Kerajaan Belanda untuk memperluas peran Dewan
Jan Hendrik Malefijt, Hindia (Raad van Indie), suatu lembaga yang berfungsi sebagai dewan
pengganti Fock, penasihat. Dalam konteks inilah agaknya pemikiran untuk membentuk

mengusulkan “dewan rakyat” mulai digulirkan. Faktor lain adalah karena situasi
pendirian Dewan dan kondisi di negeri jajahan, serta termasuk pula yang terjadi di luar
negeri, khususnya Eropa, karena pengaruh Perang Dunia Pertama
Kolonial (Koloniaal
(1914—1918) di tanah jajahan yang lebih bersifat pada kekhawatiran
Raad) yang terhadap dampak langsungnya.

beranggotakan Begitulah ketika Jan Hendrik Malefijt, pengganti Fock,
29 orang. mengusulkan pendirian Dewan Kolonial (Koloniaal Raad) yang
beranggotakan 29 orang. Agenda yang dibahas, misalnya, mengenai
anggota pasukan non-reguler dari penduduk Hindia Belanda, dalam
kaitannnya dengan konsep “Hindia Berketahanan” (Indie Weerbaar).
Isu ini dikaitkan dengan pembentukan volksvertegenwordiging,
yang diusulkan Sarekat Islam dan Budi Utomo. Pada 1916, mulai
mengerucutlah gagasan pembentukan dewan rakyat dengan
penggantian Kolonial Raad menjadi Voksraad voor Nederlandsch-Indie,
berdasarkan keputusan Staten Generaal di Belanda.
Pembentukan Volksraad diperjuangkan secara politik oleh
Indische Partij (1912), dengan tokohnya: Cipto Mangunkusumo,
Douwes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat, yang bertujuan “untuk
membangkitkan patriotisme semua orang Hindia terhadap Hindia yang
telah menghidupi mereka, untuk mendesak mereka supaya bekerja
sama berdasarkan kesetaraan politik yang membawa perkembangan
bagi tanah air Hindia ini, dan untuk mempersiapkan rakyat yang
merdeka. Pembelaan Suwardi (1913) tercantum pada kritiknya terhadap
kebijakan pemerintah kolonial, dengan artikelnya yang berjudul
“Als Ik een Nederlander was”. Ia mengatakan bahwa “keinginan bagi
terwujudnya perwakilan rakyat (volksvertegenwoordiging) tinggal
menunggu waktu; tidak lama lagi kalau dihitung dengan umur suatu
bangsa”.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 7
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 01 CETAK.indd 7 11/18/19 4:46 AM