Page 12 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 12
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
dipegang dalam hal bahwa para priyayi merupakan bagian dari mesin
birokrasi kolonial. Dengan berakhirnya Perang Napoleon yang ditandai
oleh diselenggarakannya Kongres Wina 1816, wilayah jajahan resmi
dikembalikan kepada Belanda. Pemerintahan yang dijalankan kemudian
bersifat dualistis, yakni pemerintahan dalam negeri (Binnenlandsch
Bestuur) dan pemerintahan Eropa (Europeesch Bestuur). Dalam
konteks inilah, perlu diberikan kerangka untuk memahami konteks
pemerintahan di tanah jajahan yang bernama Hindia Belanda itu.
Pemerintahan di Hindia Belanda terdiri atas tiga lapis struktur
yang meliputi opperbestuur (pemerintahan tinggi), algemeen bestuur
(pemerintahan umum) dan inlandsch bestuur (pemerintahan pribumi).
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda meneruskan Kongsi Dagang
Hindia Timur atau Vereenigde Oost Indische Compagnie (1602—1799)
... pada prinsipnya yang tampak pada keberlanjutan Pemerintahan Tertinggi (Hoge
untuk memperkuat Regering) yang terdiri atas Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia
sistem adminstrasi (Raad van Indie) yang berfungsi sebagai dewan penasihat. Kekuasaan
Hindia Belanda, diterapkan secara sentralistis di tangan gubernur jenderal, sekaligus
ketua Dewan Hindia. Pelaksanaan sehari-hari seorang gubernur
khususnya untuk jenderal dibantu oleh lembaga algemeene secretarie, yang bertugas
pelaksanaan sebagai kantor gubernur jenderal.
cultuurstelsel yang Di dalam pemerintahan umum, tugas administrasi dibagi
dibuatkan bidang ke dalam pemerintahan sipil, militer, dan angkatan laut. Dengan
terjadinya pergeseran sistem pengaturan koloni yang mengikuti
tugas teknis. undang-undang dasar baru di tahun 1848, pada prinsipnya untuk
memperkuat sistem adminstrasi Hindia Belanda, khususnya untuk
pelaksanaan cultuurstelsel yang dibuatkan bidang tugas teknis. Dalam
perkembangannya pada 1854, dibentuklah lima departemen, yaitu
Keuangan (Departement van Financien); Pendapatan Dalam Negeri
(Department van Landelijke Inkomsten); Perkebunan (Department van
Cultures); dan Pekerjaan Umum (Department van Burgerlijk Openbare
Werken). Selanjutnya, terjadi reorganisasi adminstrasi pemerintahan
dengan dibentuknya departemen baru, antara lain Dalam Negeri
(Departement van Binnelandsch Bestuur); serta Pendidikan, Agama,
dan Kerajinan (Department van Onderwijs, Eerendienst, en Nijverheid)
pada tahun 1866; Pertanian (Department van Landbouw) di tahun
1904, lalu direorganisasi lagi pada 1911 menjadi Departement van
Landbouw, Nijverheid, en Handel. Sementara itu, pada 1885, di seluruh
Hindia Belanda terdapat 30 orang pejabat yang berkedudukan sebagai
Kepala Pemerintahan Setempat (Hoofden voor Gewestelijk Bestuur).
dpr.go.id 4
A BUKU SATU DPR 100 BAB 01 CETAK.indd 4 11/18/19 4:46 AM
