Page 14 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 14

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                   Pembentukan dewan kota didasarkan pada besar kecilnya penduduk
                                                   orang Eropa, maka Batavia-lah kota yang pertama ditetapkan sebagai
                                                   kotapraja (gemeente), berikut dengan kelengkapannya berupa
                                                   dewan kota (gemeente raad). Kemudian, Meester Cornelis (sekarang
                                                   Jatinegara) —yang kemudian disatukan dengan Batavia, lalu Buitenzorg
                                                   (sekarang Bogor). Tiga kotapraja tersebut ditetapkan sejak 1 April 1905.
                                                   Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuk kotapraja di lima kota di
                                                   Jawa, yaitu Semarang, Bandung, Sukabumi, Tegal, dan Surabaya.
                                                         Dewan kotapraja (gemeente raad) adalah badan perwakilan yang
                                                   diisi oleh sejumlah anggota yang dipilih dan bekerja dalam periode
                                                   empat tahun, menurut peraturan pemilihan (Kiesordonantie) yang
                                                   ditetapkan pada 1908. Mereka yang berhak memilih adalah laki-laki
                                                   kawula Belanda (Nederlandsch-onderdaan), berusia sekurang-kurang 21
                                                   tahun, dapat membaca dan menulis dalam bahasa Belanda, sedangkan
                                                   untuk pemilih bumiputera harus mengusai bahasa Melayu dan bahasa
                                                   daerah tempat tinggal yang bersangkutan, serta membayar pajak
                                                   minimal 300 gulden per tahun. Adapun syarat untuk menjadi anggota
                                                   dewan kotapraja minimal berusia 25 tahun, menguasai bahasa Belanda

                    ... pada prinsipnya            yang cukup. Berdasarkan persyaratan di atas maka tampak bahwa
                  untuk memperkuat                 dewan kotapraja hanya dapat diisi oleh kalangan yang sangat elite,
                                                   yang sesungguhnya berjumlah terbatas. Seperti terlihat pada Dewan
                   sistem adminstrasi              Kotapraja Batavia antara tahun 1905 sampai 1929, keanggotaan dewan
                       Hindia Belanda,             terdiri atas 173 warga Eropa, 67 bumiputra, dan 19 warga Cina, serta

                     khususnya untuk               10 orang warga timur asing lainnya, yang pada umumnya adalah
                                                   warga Arab. Dapat dicatat di antara anggota dewan kotapraja Batavia
                           pelaksanaan             dari bumiputra yang paling menonjol adalah Mohammad Husni

                  cultuurstelsel yang              Thamrin.  Tokoh yang kemudian melekat dengan kaum Betawi ini
                                                             4
                    dibuatkan bidang               menjadi anggota Dewan Kotapraja Batavia dari tahun 1919 hingga 1927.

                           tugas teknis.           Husni Thamrin kemudian tidak hanya dikenal sebagai tokoh Betawi,
                                                   melainkan juga sebagai salah seorang yang revolusioner dan merintis
                                                   perjuangan menuju kemerdekaan.  Akan halnya, sepak terjang Thamrin
                                                                                  5
                                                   sebagai anggota perwakilan bumiputera tidak sebatas di Batavia saja,
                                                   sebab ia lantas menjadi anggota Volksraad yang dapat begitu kerasnya
                                                   dalam menyuarakan aspirasi nasib dan kehidupan para pemuda di
                                                   tanah jajahan.



                                                   4   Mona Lohanda, 2010. “Sistem Pemerintahan Hindia Belanda” dalam  Taufik Abdullah dan A.B.
                                                      Lapian (editor umum). Indonesia Dalam Arus Sejarah, Jilid  5 “Masa Pergerakan Kebangsaan”,
                                                      Jakarta: Ikhtiar Baru : 55-56.
                                                   5   Bob Hering 2003. Mohammad Husni Thamrin: Tokoh Betawi-Nasionalis Revolusioner Perintis
                                                      Kemerdekaan. Jakarta: Hasta Mitra.




                                       dpr.go.id   6





         A BUKU SATU DPR 100 BAB 01 CETAK.indd   6                                                                 11/18/19   4:46 AM
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19