Page 13 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 13
PEND AHUL U AN
Pejabat di Jawa dan Madura berjumlah 22 orang, di luar Jawa terdapat
17 orang, yaitu 3 orang Gubernur Sumatera’s Westkust, Aceh en
Onderhoorigheden, dan Celebes en Orderhoorigheden, serta 13 residen
dan seorang sisten residen. Masing-masing pejabat didampingi oleh
seorang sekretaris, kecuali yang bertugas di Yogyakarta dan Biliton.
3
Dengan penggambaran di atas, tampak bahwa kekuasaan
sentralistis gubernur jenderal dalam menangani wilayah dan daerah
yang begitu luas dengan berbagai karakteristiknya berjalan dengan
kurang intensif dan efektif. Dalam kenyataannya, pemerintahan
daerah masih dilaksanakan oleh pangreh praja setempat. Timbul
pemikiran bahwa urusan dan masalah spesifik dapat ditangani
dengan baik, jika pelaksanaannya diberikan kepada daerah sebagai
bentuk desentralisasi. Dengan demikian, maka banyak tugas yang
harus didelegasikan ke daerah. Dalam kaitan itulah, maka Pemerintah
Kolonial mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi sebagai dasar
pembentukan dewan-dewan daerah. Undang-undang ini tidak dapat
dipisahkan, atau bahkan sesungguhnya merupakan konsekuensi dari
Politik Etis (Ethische Politiek) yang santer disuarakan sepanjang akhir
abad ke-19, dan dilaksanakan pada awal abad berikutnya. Politik
etis yang dijalankan pemerintah kolonial adalah mengenai upaya
memajukan dan meningkat produksi pertanian, antara lain melalui
program pengairan persawahan, pemindahan penduduk ke daerah-
daerah yang masih sedikit penduduknya, dan memberikan pendidikan
kepada masyarakat pribumi. Tiga program besar pemerintah kolonial
... kekuasaan itu secara umum dikenal terdiri dari irigasi, transmigrasi (kolonisasi),
sentralistis gubernur dan edukasi. Terutama pada aspek pengembangan daerah-daerah baru
jenderal dalam itulah, maka diperlukan adanya dukungan pemerintah daerah yang
menangani kuat. Begitulah pada akhirnya undang-undang yang berkaitan dengan
wilayah dan daerah desentralisasi mulai dikeluarkan pada 1903 hingga 1905.
Undang-undang beserta turunannya yang dikeluarkan adalah
yang begitu luas Decentralisatie Wet pada 23 Juli 1903, yang dimuat dalam Staatsblad
dengan berbagai van Nederlandsch Indie No. 329. Kemudian, Decentralisatie
karakteristiknya Besluit (Keputusan Pemerintah tentang Desentralisasi) dan Locale
berjalan dengan Raden Ordonantie (Ordonansi tentang Dewan-Dewan Lokal) pada
1905. Penerapan ordonansi dewan kota inilah yang menjadi dasar
kurang intensif dan pembentukan sejumlah gemeente (kotapraja) di beberapa kota besar di
efektif. Jawa. Setiap kotapraja dipimpin oleh seorang walikota (burgermeester),
yang dalam tugasnya didampingi oleh dewan kota (gemeente raad).
3 Mona Lohanda, 2010. “Sistem Pemerintahan Hindia Belanda” dalam Taufik Abdullah dan A.B.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 01 CETAK.indd 5 11/18/19 4:46 AM
