Page 18 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 18
Volk sr aad 1918 – 1931
di Kerkplein, Pretoria. Pada 1890, Volksraad di Afrika Selatan diubah
menjadi perwakilan bikameral, atau sistem dua kamar. Tujuan
perubahan ini supaya wewenang Boerenrepublieken dapat tetap
mengawasi masalah negara, terutama yang berkaitan dengan orang
asing (uitlanders) yang banyak dipekerjakan di sektor pertambangan.
Setelah kemenangan Inggris dalam Perang Anglo-Boer kedua (1899–
1902), Boerenrepublieken dan Volksraad dihapus. Perang Anglo-
Boer Kedua merupakan perang antara kerajaan Inggris melawan
dua negara bagian Boer, yaitu de Zuid-Afrikaansche Republiek dan
Oranje-Vrijstaat. 7
2.2 Situasi Sebelum Pendirian Volksraad
1918 di Hindia-Belanda
Berdasarkan Regeringsreglement (RR) 1854, pemegang pimpinan
pemerintahan di Hindia-Belanda adalah Gubernur Jenderal (Gouverneur
Generaal). Gubernur jenderal harus seorang berkebangsaan Belanda,
bertanggung jawab kepada Raja/Ratu dan Parlemen di Belanda.
8
Perang Anglo-Boer Berdasarkan RR Hindia-Belanda adalah sebuah wingeweest yang berarti
daerah yang menguntungkan bagi Kerajaan Belanda.
Kedua merupakan
Situasi yang berat sebelah ini, terutama bagi bumiputra, disadari
perang antara oleh sebagian kecil elite di negeri induk di Belanda. Mereka mengajukan
kerajaan Inggris beberapa rencana perubahan yang akan diterapkan di Hindia-Belanda
melawan dua negara (Indonesia sekarang) untuk menjadi faktor penyeimbang. Pada 1894,
melalui Menteri Urusan Koloni Willem van Dedem, pernah ada rencana
bagian Boer, yaitu de
untuk membentuk suatu badan perwakilan di samping gubernur
Zuid-Afrikaansche jenderal dan Raad van Indië. 9
Republiek dan Sebagai bentuk pembaruan terhadap RR, yang memusatkan
Oranje-Vrijstaat. kekuasaan di Hindia-Belanda pada satu tangan yakni gubernur
jenderal, maka pada 23 Juli 1903 dikeluarkan Decentralisatie Wetgeving
(Perundang-undangan Desentralisasi) yang disetujui oleh Staten
Generaal di Belanda. Undang-undang ini dipublikasikan melalui
Nederlandsche Staatsblad Nomer 219. Pasal-pasal dalam undang-
10
undang tersebut membuka kemungkinan desentralisasi dalam
pemerintahan untuk mewujudkan daerah-daerah otonom yang
meliputi gewest (wilayah) dan gedeelte van gewest (bagian dari wilayah).
7 Ibid., hlm. 238
8 Djody Gondokusumo, 1951, Parlemen Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 3-4
9 Ibid.
10 Decentralisatiewet, Bataviaasch Nieuwsblad, 18 November 1903, hlm. 2; Staten Generaal, Het
Nieuws van den dag: kleine courant, 16 September 1903, hlm. 14; Decentralisatie in Indië, Algemeen
Handelsblad, 10 September 1913, hlm 2
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 13
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 13 11/18/19 4:48 AM
